Cibitung, VIVA – Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyepakati menambah unit rumah subsidi yang disiapkan untuk wartawan.
Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid, menyampaikan bahwa program yang sebelumnya mengalokasikan kuota 1.000 unit, disepakati bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau yang kerap disapa Pak Ara, bakal bertambah menjadi 3.000 unit.
“Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau. Jadi 2.000 atau 3.000 ya Pak? 3.000, dengan harapan tentu wartawan itu juga mengawasi di perumahan masing-masing,” ujar Meutya didampingi Ara usai acara penyerahan kunci rumah kepada wartawan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Mei 2025.
Meutya menyampaikan menurut data yang diperolehnya tercatat setidaknya terdapat kurang lebih 100 ribu orang yang berprofesi wartawan, di mana 70 persen di antaranya belum memiliki rumah yang layak.
“Jadi prediksi kurang lebih kepada Menteri Perumahan, tadi saya sampaikan itu ada 100 ribu kurang lebih. Di mana disinyalir data data awal menunjukkan bahwa 70 persen belum memiliki rumah yang layak,” kata Meutya.
Meutya menyampaikan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif serta masukan untuk terus memperbaiki program rumah bersubsidi tersebut.
“Kalau memang ada masukan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka amat lebar untuk memberikan kritikan konstruktif, masukan untuk kita perbaiki terus program ini,” ucap Meutya.
Sementara itu Menteri Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi itu merupakan kolaborasi lintas lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara, di antaranya BTN, TAPERA, SMF, serta Kementerian Komdigi.
“Jadi apa gunanya buat kami? Buat negara? Tadi yang disampaikan ibu. Harapan saya, tolong disampaikan yang benar, bukan yang enak didengar,” kata Ara.
Foto udara pembangunan rumah bersubsidi.
Ara menambahkan bahwa peran wartawan dapat mengawal janji para pengembang dan juga pihak perbankan serta turut menyuarakan aspirasi warga jika ada permalasahan di lingkungan sekitar perumahan.
“Contoh, apakah janji dari pengembangnya benar? Contoh ya. Ada tempat ibadah. Benar enggak dibangunin tempat ibadah? Contoh ya, benarkah airnya bagus? Benar nggak tidak banjir? Kan gitu. Kalau ada wartawan di situ kan bisa membantu, memberitakan yang benar. Kan begitu,” tutur Ara.
Halaman Selanjutnya
“Kalau memang ada masukan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan, terbuka amat lebar untuk memberikan kritikan konstruktif, masukan untuk kita perbaiki terus program ini,” ucap Meutya.