Penyaluran Bansos Siap Go Digital! Bisa Makin Akurat dan Tepat Sasaran

• 

• Bisnis

Senin, 21 April 2025 - 14:00 WIB

Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk membawa penyaluran bantuan sosial (bansos) ke era digital. Tujuannya adalah agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Rencana ini didukung oleh kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dengan rencana ini, diharapkan dapat menciptakan sistem berbasis teknologi yang bisa menyederhanakan proses, mempercepat penyaluran, dan tentunya, lebih transparan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa perubahan ke arah digital adalah sesuatu yang tak bisa dihindari lagi. Menurutnya, kunci utama dari program perlindungan sosial yang berhasil adalah data akurat. Dan cara terbaik untuk mendapatkannya adalah melalui teknologi digital.

"Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar bahwa penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi," kata Gus Ipul saat rapat bersama perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kantor Kemensos yang dilansir dari laman Kemensos pada Senin, 21 April 2025. 

"Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya dengan teknologi yang tepat," sambungnya.

Selama ini, bantuan biasanya disalurkan lewat bank-bank milik negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia. Tapi nyatanya, masih ada banyak bantuan yang tidak tersalurkan. Alasannya beragam, ada yang tidak tahu cara mencairkan bantuan, ada yang sedang sakit, dan ada juga yang tidak paham sistem perbankan. Karena itu, sebagian bansos harus dikirim manual lewat petugas PT Pos yang mendatangi rumah-rumah warga.

"Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) enggak ngambil, mereka enggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya. Lalu dibagilah sebagian (bansos) dengan (melalui) PT Pos. Nah, PT Pos ini yang mendatangi ke rumah-rumah," katanya lagi.

"Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda," imbuhnya.

Gus Ipul menyadari bahwa tidak semua penerima manfaat siap dengan perubahan ini. Namun ia menegaskan, digitalisasi tetap harus dimulai, minimal untuk kelompok masyarakat yang sudah melek teknologi. Sementara yang masih kesulitan, tetap akan dibantu dengan metode lama.

"Tetapi ini harus dimulai, khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Bahwa sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual, akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja," ujarnya.

Apa Saja Isi Infrastruktur Digital Bansos dan Kapan Mulai Dijalankan?

Menurut Tubagus Nugraha, salah satu perwakilan DEN, sistem digital bansos akan punya tiga komponen utama yakni, Identitas Digital Penerima Bansos (Digital ID), supaya verifikasi penerima jadi lebih mudah dan akurat. Kedua, Sistem Pembayaran Digital, agar bantuan bisa langsung masuk ke akun digital penerima. Ketiga, Pertukaran Data (Data Exchange), agar seluruh lembaga pemerintah bisa berbagi dan memverifikasi data dengan cepat dan aman.

"Jadi kalau kita ngomong digital public infrastructure, di sini ini konteksnya di blok yang ke satu ini emang terkait dengan i. Ini untuk memperbaiki nanti data KPM-nya," jelas Tubagus.

"Nah, yang kedua itu adalah terkait untuk integritas penerima manfaatnya, verifikasi, maka di sini ada digital ID yang kemudian kita pakai sebagai hal kedua dalam DPI. Yang ketiga itu ada di sistem pembayarannya. Ini yang kenapa kemudian adopsi DPI ini sangat tepat untuk dilakukan di Perlinsos," tambahnya. 

Rencana ini masih dalam tahap diskusi antara DEN, Kemensos, dan kementerian terkait lainnya. Tapi jika semua berjalan lancar, pengembangan infrastruktur digital ini akan mulai diluncurkan pada Agustus 2025, dengan program Perlinsos (Perlindungan Sosial) sebagai prioritas utamanya.

Dengan digitalisasi ini, harapannya bantuan pemerintah bisa makin tepat, cepat, dan transparan, dan yang paling penting, benar-benar sampai ke mereka yang paling membutuhkan.