Jakarta, VIVA – Pihak Istana mendukung usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI ke-2, Soeharto. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi menilai wajar jika pemimpin Indonesia sebelumnya mendapat penghormatan negara. Termasuk diberi gelar pahlawan nasional.
“Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 21 April 2025.
Prasetyo menjelaskan, bahwa setiap pemimpin pasti berjasa bagi bangsa Indonesia. Begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi juga berbeda-beda ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
VIVA Militer: Jenderal TNI (Purn) H.M.Soeharto
Ia mengatakan, tidak mudah bagi Presiden memimpin jumlah penduduk yang besar. Apalagi setiap persoalan yang muncul tidak gampang untuk diselesaikan. Maka setiap pemimpin, setiap Presiden, punya kelebihan masing-masing saat memimpin bangsa ini.
“Sebagaimana Bapak Presiden (Prabowo Subianto) selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita,” ucapnya.
Menanggapi kasus hukum korupsi Soeharto, Prasetyo mengatakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun, ia menekankan permasalahannya bukan pada kekurangan Soeharto.
“Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul angkat bicara terkait adanya penolakan terhadap usulan Presiden ke-2 Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional 2025.
Gus Ipul mengatakan, pihaknya terbuka terhadap seluruh kritik, saran dan usulan dari masyarakat terhadap tokoh-tokoh calon Pahlawan Nasional.
Ia menyebut hal tersebut juga termasuk bagian dari proses penentuan tokoh Pahlawan Nasional yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
"Tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti. Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata Gus Ipul kepada wartawan, dikutip Senin, 21 April 2025.
Diketahui, penolakan terjadi usai nama Presiden RI ke-2 Soeharto masuk dalam daftar 10 calon Pahlawan Nasional 2025.
Nama Soeharto yang diusulkan wilayah Jawa Tengah untuk menjadi Tokoh Pahlawan Nasional itu kembali diajukan setelah tak terpilih pada tahun sebelumnya.
“Untuk tahun 2025 sampai dengan saat ini, memang sudah ada proposal yang masuk ke kami, itu ada sepuluh. Empat pengusulan baru, dan enam adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih.
Selain Soeharto, beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain KH. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur/ Presiden RI ke-4), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Halaman Selanjutnya
“Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” ujar dia.