Taiwan Bongkar Operasi “Front Persatuan” Tiongkok di Dunia Kampus

Taiwan, VIVA – Pemerintah Taiwan melalui Dewan Urusan Daratan (Mainland Affairs Council/MAC) resmi mengonfirmasi penyelidikan terhadap Asosiasi Qunpeng Tiongkok. Organisasi ini diduga terlibat dalam praktik taktik Front Persatuan (United Front) di sejumlah kampus di Taiwan. Dugaan ini mencuat lantaran aktivitas asosiasi tersebut dinilai sarat dengan agenda politik pro-penyatuan dengan Tiongkok, seperti dilaporkan oleh Taipei Times.

Dugaan Pelanggaran Hukum dan Praktik Pro-Unifikasi

Asosiasi Qunpeng, yang diketahui memiliki hubungan dengan Partai Baru yang beraliran pro-Tiongkok, diketahui sering memfasilitasi kunjungan pelajar Taiwan ke Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, mereka mempromosikan politik pro-penyatuan dan menawarkan beasiswa serta dana hibah bagi mahasiswa yang menyatakan dukungan terhadap "prinsip satu Tiongkok" dan ide penyatuan kembali dengan "tanah air Tiongkok".

Seperti dilansir Asian News International, Selasa 20 Mei 2025, menurut laporan, aktivitas semacam ini berpotensi melanggar Undang-Undang Hubungan Antara Warga Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan Tiongkok, yang menjadi dasar hukum hubungan lintas selat.

MAC bersama Kementerian Dalam Negeri Taiwan kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan resmi kepada Asosiasi Qunpeng karena juga dianggap melanggar Undang-Undang Asosiasi Sipil, yakni tidak melaksanakan kewajiban administratif seperti rapat dewan direksi, pengawas, dan pertemuan anggota. Bila tak ada perbaikan hingga 6 Juni, organisasi tersebut terancam dibubarkan secara paksa.

Klarifikasi Hukum dan Seruan Perlindungan Kampus

Dalam konferensi pers, pihak MAC menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga di Taiwan yang diperbolehkan bekerja sama dengan lembaga pemerintah Tiongkok kecuali telah mendapatkan izin khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 33-1 dari undang-undang tersebut.

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dari Persatuan Demokrasi Ekonomi Taiwan yang bekerja sama dengan tiga legislator dari Partai Progresif Demokratik (Democratic Progressive Party/DPP): Fan Yun, Lin I-chin, dan Jean Kuo. Mereka menuduh Asosiasi Qunpeng aktif mempromosikan strategi “front persatuan” yang merugikan independensi pemikiran mahasiswa Taiwan.

Beasiswa Sarat Kepentingan Politik?

Menurut peneliti dari serikat tersebut, Huang Cheng-han, Asosiasi Qunpeng sejak awal memang berakar dari Partai Baru dan memiliki afiliasi ideologis dengan pemerintah Tiongkok. Dalam kegiatan mereka, mahasiswa Taiwan diundang ke Tiongkok dan diberikan akomodasi secara gratis—selain tiket pesawat—serta ditawari beasiswa yang mensyaratkan komitmen ideologis terhadap prinsip "satu Tiongkok".

Huang menyebut, dalam beberapa kasus, pejabat dari Kantor Urusan Taiwan milik pemerintah Tiongkok ikut mendampingi perjalanan tersebut, menambah kekhawatiran akan adanya intervensi langsung dari negara asing di lingkungan akademik Taiwan.

Seruan Pengetatan Aturan dan Pencegahan Infiltrasi

Menanggapi hal ini, Kementerian Pendidikan Taiwan diminta untuk meninjau ulang regulasi pertukaran pelajar agar tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh kekuatan politik asing. MAC dan Kementerian Dalam Negeri juga didesak untuk menjalankan penyelidikan secara menyeluruh.

Kementerian Dalam Negeri mengonfirmasi bahwa Asosiasi Qunpeng telah melanggar peraturan asosiasi sipil, dan pada hari Selasa (13 Mei) telah mengeluarkan peringatan berdasarkan Pasal 58. Apabila tidak ada tindak lanjut perbaikan, pembubaran bisa diberlakukan secara hukum.

Pemerintah Taiwan Tegaskan Komitmen Perlindungan Mahasiswa

Juru bicara Yuan Eksekutif, Michelle Lee, menyampaikan bahwa Perdana Menteri Cho Jung-tai menginginkan agar pertukaran lintas selat tetap dilakukan secara sehat, tertib, bebas dari muatan politik, dan tidak membahayakan keamanan mahasiswa. Pemerintah menyatakan bahwa upaya infiltrasi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di lingkungan kampus telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Di forum Yuan Legislatif, Wakil Menteri MAC, Shen You-chung, memperingatkan tentang strategi PKT yang merekrut mahasiswa dan tenaga profesional untuk masuk dalam "rantai pasokan merah" atau jaringan ideologis pro-Komunis. Ia mengatakan pemerintah akan terus menyampaikan peringatan kepada masyarakat mengenai risiko relokasi ke Tiongkok serta memantau kegiatan pertukaran pelajar secara ketat.

"Mahasiswa yang ingin mengikuti program pertukaran ke Tiongkok wajib menjaga keselamatan pribadi mereka dan melakukan pendaftaran resmi sebelumnya. Hal ini penting agar semua kegiatan berjalan sesuai prosedur yang aman dan transparan," ujar Shen.

Kampus Mulai Melawan: Ada yang Sudah Melarang

Wakil Menteri Pendidikan, Chang Liao Wan-chien, menambahkan bahwa kementeriannya telah bekerja sama erat dengan MAC dan lembaga keamanan nasional guna meredam pengaruh PKT di ranah pendidikan tinggi. Bahkan, menurut Rebecca Lan, Wakil Direktur Jenderal Pendidikan Internasional dan Lintas Selat, sudah ada satu universitas yang melarang Asosiasi Qunpeng menggunakan fasilitas kampus mereka.

Meski begitu, Menteri Pendidikan Cheng Ying-yao menegaskan bahwa Taiwan tidak menentang pertukaran pelajar dengan Tiongkok. Namun, ia mendorong agar sekolah dan universitas lebih memprioritaskan kerja sama dengan negara-negara demokratis. "Pertukaran pelajar itu bagus, tapi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tidak sebermusuhan dengan Taiwan seperti halnya Tiongkok," tegasnya.