Jakarta, VIVA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyinggung soal revisi Undang-undang (RUU) Pemilu yang bakal bergulir di DPR RI.
Hal tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Awards di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025.
“Ini mau berubah pula Undang-Undang Pemilu. Saya belum tahu,” ucap Megawati.
Presiden ke-5 RI itu juga menjelaskan revisi UU Pemilu itu jangan disalahkan niat untuk mengubah substansi pada demokrasi. Ia menilai, kondisi saat ini demokrasi bisa dibeli dengan materi.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
“Tapi please niatnya negara untuk melakukan pemilu itu bukan untuk mencari seseorang akhirnya membeli kekuasaan. Pada saat sekarang. Orang hanya berpikir seperti itu. Saya lihatin aja,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu bakal dibahas dari awal dan bukan bersifat operan atau carry over dari periode sebelumnya.
Politikus Golkar itu mengatakan saat ini situasi politik dan materi yang akan dibahas sudah berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu, lantaran ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kami sepakat ini disusun dari awal lagi. Nah, ini akan kami sampaikan ke pimpinan kemudian dibicarakan dengan pemerintah," kata Doli dikutip pada Jumat, 7 Februari 2025.
Ditambahkannya, Badan Legislasi DPR RI juga telah menerima surat dari Pimpinan DPR RI untuk segera membahas RUU tersebut, berdasarkan hasil dari rapat Badan Musyawarah DPR RI.
Setelah disepakati untuk dibahas dari awal, Doli menekankan bahwa penyusunan RUU tersebut akan dimulai dari penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf.
Halaman Selanjutnya
Politikus Golkar itu mengatakan saat ini situasi politik dan materi yang akan dibahas sudah berbeda dibandingkan beberapa waktu lalu, lantaran ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan wacana Pilkada dipilih oleh DPRD.