4 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Joko Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol).
“Koperasi ini tidak membebani APBN. Uangnya muter, malah menghidupkan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat terjerat pinjaman online dan rentenir. Unit simpan pinjam ini untuk menghilangkan ketergantungan itu,” ujar Ferry kepada wartawan Rabu, 23 April 2025.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono
Photo :
- ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, tapi operasional dimulai pada September 2025. Adapun, anggaran operasional diperkirakan Rp5 miliar per koperasi yang bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa dan perbankan.
“Ini bukan beban, melainkan investasi untuk redistribusi aset dan pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan enam kegiatan utama yaitu manajerial perkantoran, unit simpan pinjam, toko kebutuhan sehari-hari, distribusi pupuk, benih, dan pestisida, apotek desa, serta klinik desa.
Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat mengembangkan usaha sesuai potensi lokal seperti peternakan, pertanian atau perikanan untuk perkuat ekonomi desa. Tentunya, Ferry menyebut koperasi ini akan memainkan peran strategis dalam menciptakan pasar baru bagi produk desa.
“Contohnya, Koperasi Peternakan Ayam Petelur di Blitar kini bisa menjual telur ke Satuan Pelayanan Penyelenggara Gizi. Selama ini, peternakan desa sering kesulitan penyerapan. Dengan captive market seperti ini, hasil produksi langsung terserap,” ungkapnya.
Menurut dia, koperasi juga mendapat keistimewaan sebagai distributor resmi pupuk, benih, dan kebutuhan lainnya, memastikan harga terjangkau bagi petani dan keuntungan kembali ke masyarakat. “Mata rantai distribusi yang panjang sering dimanfaatkan tengkulak. Koperasi memutus itu, sekaligus menjamin keuntungan jika dikelola baik,” tambahnya.
Maka dari itu, Ferry mengatakan evaluasi dampak ekonomi akan dilakukan setelah enam bulan hingga satu tahun operasional. Tentu saja, ia optimis koperasi ini akan menjadi peninggalan baik yang membawa kesejahteraan, gotong royong, dan pemerataan ekonomi.
“Kami ingin masyarakat desa bangkit dengan pendapatan lebih besar. Ini kesempatan bagi rakyat karena sumber daya negara digelontorkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Koperasi desa adalah perjuangan untuk keadilan, memastikan sumber daya tidak hanya berpusat pada segelintir orang, tetapi didistribusikan ke pedesaan,” jelas dia.
Sementara, Ferry menambahkan untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) atau potensi penyalahgunaan, maka pemerintah membentuk satuan tugas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan dinas koperasi setempat.
“Kami juga waspadai penipuan, seperti pelatihan berbayar. Jika ada yang memanfaatkan, laporkan ke aparat,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat mengembangkan usaha sesuai potensi lokal seperti peternakan, pertanian atau perikanan untuk perkuat ekonomi desa. Tentunya, Ferry menyebut koperasi ini akan memainkan peran strategis dalam menciptakan pasar baru bagi produk desa.
