5 hours ago
3
Teheran, VIVA – Penasihat senior dari pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, memperingatkan bahwa negara mana pun di kawasan itu, yang mengizinkan AS menggunakan wilayahnya untuk melawan Iran akan dianggap sebagai target yang sah (untuk diserang) oleh angkatan bersenjata Iran.
Velayati, mantan menteri luar negeri dan saat ini menjadi orang kepercayaan Ayatollah Ali Khamenei, dalam pernyataannya mengutuk serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai pelanggaran hukum internasional yang jelas.
Ia mengatakan serangan itu memberi Iran hak untuk memberikan tanggapan yang sah, yang mengisyaratkan kemungkinan angkatan bersenjata Iran menargetkan pangkalan militer AS di kawasan Asia Barat.
Melansir dari ANews, Senin 23 Juni 2025, mantan diplomat itu mengatakan tatanan global sedang mengalami perubahan, khususnya di kawasan Asia Barat yang sangat tidak stabil, dengan keseimbangan kekuatan yang bergeser.
Israel menyerang Unversitas Imam Hussein di Kota Teheran, Iran
Ia menegaskan Presiden AS Donald Trump telah membuktikan bahwa ia bertindak gegabah di panggung internasional dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Amerika.
Ia pun menambahkan bahwa Iran mempertimbangkan opsi untuk menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan AS.
Serangan itu terjadi pada Sabtu malam, 21 Juni 2025, dan Trump sendiri mengaku bertanggung jawab.
Velayati mengatakan para menteri luar negeri Organisasi Negara-negara Islam yang bertemu di Istanbul mengeluarkan kecaman keras dan terpadu terhadap Israel dan AS.
AS jatuhkan bom ke 3 situs nuklir Iran
Dia menyebut solidaritas itu belum pernah terjadi sebelumnya dan mencerminkan sikap negara-negara Arab dan Muslim terhadap AS dan Israel.
"Sekarang setelah Amerika Serikat memulai perang, mereka harus memahami bahwa mereka tidak akan mendikte bagaimana perang itu berakhir. Republik Islam Iran akan memiliki keputusan akhir," katanya.
Dia menambahkan bahwa tidak ada lagi tempat bagi AS atau pangkalan militernya di kawasan ini atau dunia Islam.
Halaman Selanjutnya
Serangan itu terjadi pada Sabtu malam, 21 Juni 2025, dan Trump sendiri mengaku bertanggung jawab.
