2 days ago
5
Jakarta, VIVA – Komisi V DPR RI menyoroti keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa minimnya ruang anggaran daerah berdampak langsung pada lambannya penanganan di sejumlah titik terdampak.
“Kami seluruh pimpinan dan anggota Komisi V mendapatkan informasi dari daerah bahwa keterbatasan biaya APBD sangat mempengaruhi kekuatan mereka dalam menangani bencana ini,” ucap Lasarus dalam rapat bersama Kemenhub, Kemen PU, Basarnas, BMKG dan Korlantas Polri di DPR RI, Senin, 8 Desember 2025.
Aparat TNI membersihkan lumpur akibat banjir di RSUD Aceh Tamiang
DPR menilai Dana Hibah Khusus (DHK) dan Dana Hibah Umum (DHU) yang dialokasikan ke daerah pada tahun sebelumnya dan tahun mendatang mengalami pengurangan.
Kondisi tersebut, kata Lasarus, membuat daerah tidak memiliki kapasitas memadai untuk melakukan penanganan cepat dan menyeluruh.
“Karenanya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat supaya bencana ini segera bisa kita tangani,” lanjutnya.
Ia menyebut hingga hari ini masih terdapat wilayah yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh tim gabungan di lapangan.
Hal ini menambah urgensi bagi pemerintah pusat untuk memperkuat pendanaan dan intervensi lapangan.
“Hari ini kami masih menerima laporan bahwa masih ada titik-titik yang belum bisa dijangkau penuh oleh tim yang ada di lapangan. Oleh karenanya, kami berharap sektor pembiayaan ini bukan menjadi kendala utama sehingga bencana ini bisa ditangani dengan baik," paparnya.
Terkait, desakan penetapan status bencana nasional, Lasarus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Anggota DPR menegaskan bahwa yang terpenting adalah percepatan penanganan dan kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pemerintah belum menetapkan status ini apakah akan dijadikan bencana nasional atau tidak. Kami menyerahkan sepenuhnya, karena ini kewenangan pemerintah. Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat," imbuhnya.
Kondisi jalan provinsi penghubung Agam - Bukittinggi tertimbun tanah longsor
Photo :
- ANTARA/HO-Diskominfo Agam
Ia menegaskan bahwa keselamatan warga terdampak harus menjadi prioritas. Ia meminta pemerintah tak malu jika membutuhkan pihak manapun untuk membantu korban bencana alam.
Halaman Selanjutnya
“Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, nggak usah malu, kita minta pertolongan dari pihak mana pun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di tengah ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi sekarang ini," tuturnya.
