Jakarta, VIVA – Program konversi motor listrik di Indonesia yang sempat digadang-gadang sebagai solusi transisi energi, kini mulai kehilangan gaungnya.
Padahal, inisiatif ini awalnya mendapat perhatian besar dari pemerintah dengan target mengonversi sejumlah motor konvensional menjadi kendaraan listrik, demi menekan emisi karbon dan mengurangi impor BBM.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah bahkan sempat menggelontorkan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk motor yang dikonversi, dan Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru pada tahun lalu.
Namun, seiring berjalannya waktu, kabar mengenai realisasi dan perkembangan program ini semakin jarang terdengar.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menegaskan bahwa inisiatif konversi sejatinya belum meredup.
Justru, asosiasi ini kini dipercaya lebih aktif dalam pengelolaan program konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik.
"Kalau dibilang meredup, sebenarnya tidak juga. Justru dari sisi asosiasi kami, Aismoli, kami mendapat kepercayaan lebih untuk mengelola program konversi ini," ujar Budi Setiyadi, Ketua Umum Aismoli saat dihubungi VIVA.
Kemenperin Gelar Bimtek Konversi Motor Listrik
Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa seorang mantan petinggi PLN yang juga pernah bekerja di Kementerian ESDM kini terlibat langsung dalam pengelolaan program ini sebagai kurator.
Adapun mengenai insentif, Budi mengakui bahwa sejak program bantuan subsidi sebesar Rp10 juta berakhir pada tahun lalu, kelanjutannya hingga kini memang belum memiliki kepastian.
"Sejauh ini, Kementerian ESDM tetap mendorong kelanjutannya. Kami pun beberapa kali bertemu dengan pejabat ESDM, dan mereka masih berupaya mencari anggaran," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menyelesaikan pelaksanaan program konversi motor listrik tahun lalu.
Menurutnya, pemerintah sedang memprioritaskan alokasi dana untuk program yang sudah berjalan terlebih dahulu.
"Kami masih menyelesaikan yang tahun 2024 dulu. Karena dana berbentuk hibah ke masyarakat. Yang sudah carryover 2024 saja kami alokasikan dulu," kata Eniya, saat dihubungi VIVA.
Halaman Selanjutnya
Source : Humas Kemenperin