3 hours ago
1
Jakarta, VIVA –
Analis politik, Boni Hargens menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi menandai babak baru dalam transformasi institusional kepolisian Indonesia.
Ia menilai Presiden Prabowo menempatkan Polri dalam peran strategis sebagai agen pembangunan sosial.
Menurut Boni kebijakan tersebut memantulkan arah reformasi fundamental yang meredefinisi posisi Polri dalam ekosistem pembangunan nasional.
“Transformasi ini mengubah narasi tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia. Polri tidak lagi dipandang semata sebagai aparatur penegak hukum, tetapi sebagai mitra strategis dalam akselerasi pembangunan manusia. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui investasi pada kesejahteraan dan kapasitas masyarakat," kata Boni dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa reposisi kelembagaan Polri sejalan dengan tren global, yaitu keamanan semakin terlibat dalam program pembangunan sosial.
Namun jangkauan institusional Polri menjadi aset strategis untuk memastikan pemerataan akses terhadap pangan bergizi.
"Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri merepresentasikan inovasi kelembagaan yang merespons kompleksitas tantangan gizi dan pangan di Indonesia. Program ini dirancang bukan hanya untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan, tetapi juga untuk memastikan kualitas nutrisi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.
Kapolri Tinjau SPPG Polres Jembrana (Dok: Istimewa)
Photo :
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Boni mengatakan bahwa keunggulan model SPPG terletak pada kombinasi antara kapasitas organisasional Polri yang tersebar hingga tingkat desa dengan pemahaman konteks lokal yang mendalam.
Struktur komando yang jelas, lanjut dia, memungkinkan implementasi program yang cepat dan terkoordinasi, sementara kedekatan dengan masyarakat memfasilitasi adaptasi program sesuai kebutuhan spesifik setiap wilayah.
Di sisi lain, menurutnya kedaulatan pangan, energi, dan air menempati posisi pertama dalam hierarki Asta Cita, mencerminkan prioritas strategis pemerintahan baru terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
"Program SPPG Polri merupakan instrumen operasionalisasi visi kedaulatan pangan ini. Melalui SPPG, negara tidak hanya memastikan distribusi pangan, tetapi juga membangun sistem yang memperkuat kapasitas produksi lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan resiliensi terhadap guncangan eksternal seperti krisis iklim atau volatilitas harga global," ujar dia.
Halaman Selanjutnya
Menurutnya, SPPG Polri dengan jangkauan teritorial yang luas, menjadi mekanisme kontrol negara untuk memastikan tidak ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap pangan bergizi.
