Beijing, VIVA – Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global dengan model yang mengandalkan ekspor, investasi infrastruktur besar, dan sektor manufaktur yang terintegrasi dalam rantai pasokan global.
Namun, saat ini terjadi perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya mengesankan, dipicu oleh sejumlah faktor seperti inefisiensi struktural, tantangan demografi, perluasan regulasi, dan perubahan prioritas politik di bawah Partai Komunis Tiongkok (PKT). Meskipun pemerintah Tiongkok vokal tentang "pertumbuhan berkualitas tinggi" dan ketahanan ekonomi, situasi sebenarnya jauh lebih kompleks, yang berpotensi memberikan dampak signifikan pada dinamika perdagangan global.
Penyebab Struktural Perlambatan Ekonomi Tiongkok
Seperti dilansir PML Daily, Sabtu 5 April 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat selama ini terutama bergantung pada investasi infrastruktur besar yang didukung pemerintah serta ekspansi sektor properti. Namun, strategi ini, meskipun efektif dalam jangka pendek, mulai menunjukkan hasil yang berkurang dalam beberapa tahun terakhir.
Sektor properti, yang dahulu menjadi tulang punggung ekonomi Tiongkok, menghadapi tantangan serius dengan kebangkrutan pengembang besar dan ketidakpastian di kalangan pembeli rumah. Meskipun pemerintah telah meningkatkan regulasi dan mengurangi spekulasi di sektor ini, tindakan tersebut juga berdampak negatif terhadap investasi dan aktivitas konstruksi secara keseluruhan.
Akibatnya, inefisiensi dalam proyek infrastruktur yang sering kali lebih bermotif politik daripada ekonomi semakin terlihat. Beban utang yang meningkat di tingkat pemerintah daerah, yang bergantung pada penjualan tanah dan pinjaman untuk membiayai pembangunan, semakin memperburuk kerentanan sektor keuangan.
Ilustrasi Proyek Pembangunan
Photo :
- freepik.com/frimufilms
Di samping itu, penekanan yang lebih besar dari PKT terhadap kontrol politik terhadap ekonomi yang semakin liberal juga meningkatkan ketidakpastian bagi bisnis di Tiongkok. Langkah-langkah keras terhadap perusahaan teknologi besar, perubahan regulasi yang ketat di sektor pendidikan dan keuangan, serta campur tangan yang tidak terduga dalam perusahaan swasta telah melemahkan kepercayaan investor. Meskipun dijustifikasi sebagai upaya untuk mempromosikan "kemakmuran bersama", langkah-langkah ini justru memperlambat inovasi dan mengurangi investasi asing langsung (FDI).
Selain itu, kepatuhan ketat Tiongkok terhadap kebijakan nol-COVID hingga akhir 2022 mengganggu produksi industri, rantai pasokan global, dan kepercayaan konsumen. Kebijakan pembatasan wilayah yang berkelanjutan dan keputusan yang tiba-tiba untuk membatalkannya telah mengekspos kerentanan dalam struktur pengambilan keputusan terpusat di Tiongkok, memunculkan kekhawatiran akan kemampuan negara untuk mengelola transisi ekonomi dengan efektif. Kurangnya sinyal kebijakan yang konsisten telah meningkatkan ketegangan dalam bisnis, memicu kehati-hatian dari investor domestik dan internasional terhadap keterlibatan jangka panjang di pasar Tiongkok.
Perlambatan ekonomi Tiongkok juga berpotensi mempercepat pergeseran global dalam rantai pasokan. Biaya produksi yang meningkat, ketegangan geopolitik, dan kerentanan dalam rantai pasokan di Tiongkok telah mendorong perusahaan untuk mencari diversifikasi di luar Tiongkok. Banyak perusahaan multinasional kini mengadopsi strategi "Tiongkok +1", memperluas operasi mereka ke negara-negara seperti Vietnam, India, dan Meksiko untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur di Tiongkok.
Meskipun Tiongkok tetap menjadi pemain kunci dalam perdagangan global, pergeseran bertahap dalam produksi di luar negeri menandai perubahan struktural yang signifikan. Tren ini semakin diperkuat oleh inisiatif regional seperti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) yang dipimpin oleh AS dan upaya Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan mereka pada impor dari Tiongkok. Akibatnya, sistem perdagangan global mengalami fragmentasi regional yang semakin meningkat, dengan munculnya pusat industri baru untuk menyeimbangkan dominasi ekonomi yang sebelumnya dimonopoli oleh Tiongkok.
Penurunan Permintaan Komoditas dan Dampaknya terhadap Dunia
Tiongkok telah lama menjadi konsumen utama komoditas global seperti bijih besi, batu bara, minyak, dan produk pertanian. Namun, perlambatan dalam sektor konstruksi dan industri di Tiongkok telah mengurangi permintaan terhadap sumber daya ini, yang berdampak signifikan bagi negara-negara eksportir komoditas.
Contohnya adalah Australia, Brasil, dan negara-negara Afrika yang sangat bergantung pada ekspor komoditas mereka ke Tiongkok, mengalami perlambatan ekonomi karena penurunan permintaan. Demikian pula, pasar energi global menyesuaikan diri dengan konsumsi Tiongkok yang lebih rendah dari yang diharapkan, berdampak pada negara-negara produsen minyak di Timur Tengah dan Rusia. Penyesuaian dalam pola impor Tiongkok juga memaksa negara-negara ini untuk mencari pembeli alternatif atau mengubah model ekonomi mereka.
Efek berantai dari perlambatan ekonomi ini juga mempengaruhi pasar keuangan global. Ketidakstabilan di sektor real estat Tiongkok, bersama dengan keluarnya modal asing karena ketidakpastian regulasi, telah menyebabkan volatilitas di portofolio investasi global. Investor asing menjadi semakin berhati-hati dalam mengelola eksposur mereka terhadap ekuitas dan obligasi Tiongkok, beralih fokus ke pasar yang dianggap lebih stabil.
Selain itu, upaya Tiongkok untuk meningkatkan peran renminbi (RMB) sebagai mata uang perdagangan global terhambat oleh kepercayaan yang melemah dari investor. Meskipun beberapa negara, khususnya di belahan bumi selatan, terus memperluas penggunaan RMB dalam perdagangan, penerimaan yang lebih luas terhambat oleh kontrol modal Tiongkok dan kurangnya keterbukaan sistem keuangan secara keseluruhan. Akibatnya, peran Tiongkok dalam integrasi keuangan global tetap terbatas, membatasi potensinya untuk bersaing dengan dominasi dolar AS dalam perdagangan global.
Konsekuensi Geopolitik dari Perlambatan Ekonomi
Selain dampaknya pada perdagangan dan keuangan global, tantangan ekonomi Tiongkok juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Legitimitas PKT secara domestik sangat terkait dengan kinerja ekonomi negara, dan perlambatan yang berkepanjangan mungkin memerlukan perubahan dalam strategi politik mereka.
Sejarah menunjukkan bahwa penurunan ekonomi sering kali disertai dengan retorika nasionalis yang meningkat dan sikap kebijakan luar negeri yang lebih keras. Dengan menghadapi keterbatasan ekonomi yang lebih besar, Tiongkok mungkin mengambil sikap yang lebih agresif dalam perselisihan regional, menggunakan ketegangan eksternal untuk memperkuat stabilitas dalam negeri.
Seorang tentara berjaga di depan Balai Agung Rakyat, Beijing, China.
Photo :
- ANTARA/M. Irfan Ilmie.
Perlambatan ini juga dapat mempengaruhi Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China yang ambisius, yang telah dikritik karena keberlanjutan utang dan manfaat yang semakin berkurang. Dengan tekanan fiskal yang meningkat di dalam negeri, kemungkinan besar Tiongkok akan mengurangi investasi luar negerinya, yang akan mengubah lanskap pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada dana dari Tiongkok.
Dengan demikian, perlambatan ekonomi Tiongkok menandai titik balik dalam dinamika perdagangan global, dengan dampak luas terhadap rantai pasokan, pasar komoditas, arus keuangan, hingga stabilitas geopolitik. Meskipun pemerintah Tiongkok terus menekankan ketahanan dan pertumbuhan berkualitas tinggi, tantangan struktural seperti meningkatnya kontrol politik dan menurunnya kepercayaan investor menggambarkan situasi yang jauh lebih kompleks.
Dunia kini tengah beradaptasi dengan kenyataan bahwa Tiongkok tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Seiring menurunnya prospek ekonomi Tiongkok, negara-negara berkembang yang bergantung pada pasar dan rantai pasokan Tiongkok harus meninjau kembali strategi ekonomi mereka. Pasar keuangan pun perlu mengevaluasi ulang risiko yang ada. Meskipun tetap menjadi kekuatan ekonomi utama, masa depan Tiongkok akan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengatasi tantangan-tantangan ini di tengah tatanan global yang terus berubah.
Halaman Selanjutnya
Di samping itu, penekanan yang lebih besar dari PKT terhadap kontrol politik terhadap ekonomi yang semakin liberal juga meningkatkan ketidakpastian bagi bisnis di Tiongkok. Langkah-langkah keras terhadap perusahaan teknologi besar, perubahan regulasi yang ketat di sektor pendidikan dan keuangan, serta campur tangan yang tidak terduga dalam perusahaan swasta telah melemahkan kepercayaan investor. Meskipun dijustifikasi sebagai upaya untuk mempromosikan "kemakmuran bersama", langkah-langkah ini justru memperlambat inovasi dan mengurangi investasi asing langsung (FDI).