8 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Partai Golkar melakukan kajian bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembiayaan politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa kajian itu merupakan instruksi dari Ketua Umum, Bahlil Lahadalia.
Bahlil, kata Idrus, menyoroti mahalnya pembiayaan politik, seperti Pilpres, Pilkada maupun Pileg.
"Kajian ini adalah merupakan tindak lanjut dari inspirasi bahkan menjadi instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang disampaikan pada saat acara puncak hari ulang tahun Partai Golkar pada tahun 2024 kemarin ya. Intinya Ketua Umum menyoroti tentang pembiayaan politik, utamanya masalah pemilih yang sangat mahal," kata Idrus Marham kepada wartawan di DPP Golkar, Kamis, 15 Mei 2025.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham (dok. istimewa)
Photo :
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Idrus menekankan Partai Golkar bersama KPK merumuskan format terkait pembiayaan politik agar mendapatkan formula yang ideal sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila.
"Ya sesuai dengan inspirasi dari ideologi Pancasila dan ini gagasan Ketua Umum Partai Golkar disambut baik langsung oleh presiden pada waktu itu. Sehingga kita ini bentuklah tim dan kita akan melakukan kajian secara efektif ke depan," ujarnya.
Salah satu poin diskusi bersama KPK, Idrus menjelaskan, kedua pihak mencoba memahami realitas politik di lapangan. Sehingga, lanjut dia, kajian itu akan menghasilkan formula yang efektif untuk biaya politik ke depannya.
"Agar biaya murah tetapi produktif melahirkan kepemimpinan yang betul-betul berkualitas yang bisa berbuat dan melakukan program-program untuk kepentingan rakyat ke depan itu yang kita lakukan," katanya.
Terpisah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan kajian bersama partai politik itu dilakukan oleh Tim Direktorat Monitoring KPK.
Budi menjelaskan bahwa kajian itu sangat penting dilakukan untuk menutup celah korupsi pada pembiayaan politik dan Pemilu.
"KPK melalui Direktorat Monitoring akan berdiskusi dengan partai politik peserta pemilu, dalam rangka kajian potensi korupsi pada pembiayaan politik dan pemilu. Kajian ini sebagai salah satu pendekatan pencegahan korupsi pada sektor politik," kata Budi.
Halaman Selanjutnya
"Agar biaya murah tetapi produktif melahirkan kepemimpinan yang betul-betul berkualitas yang bisa berbuat dan melakukan program-program untuk kepentingan rakyat ke depan itu yang kita lakukan," katanya.
