Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disiapkan untuk pencegahan masalah yang kerap terjadi dalam program MBG, salah satunya keracunan.
"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi," kata Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.
Dadan berharap aturan pendukung itu segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Karena masalah MBG sudah mendesak.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv menjenguk korban keracunan MBG
"Mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan," ucap Dadan.
Dadan juga menyampaikan, untuk mendukung higienitas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal berlaku dua sertifikasi. Sertifikasi higienis Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kemudian sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dari lembaga independen. HACCP adalah sertifikasi standar internasional untuk keamanan pangan yang bertujuan mencegah bahaya selama proses produksi makanan, dari bahan baku hingga konsumen akhir.
"Kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP," ucap Dadan.
Sebelumnya, Dadan mengungkap sebanyak 6.517 orang yang mengalami keracunan MBG sejak Januari hingga September 2025.
Kasus keracunan MBG di SMKN 1 Cihampelas Bandung Barat
"Sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian," ujar Dadan.
"Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah I itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307, wilayah II ini sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang," sambungnya.
Halaman Selanjutnya
"Kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP," ucap Dadan.

3 weeks ago
10









