Kepala BGN Akui Tak Semua Dapur MBG Punya Sanitasi Air Bersih

• 

• Berita

• Nasional

Rabu, 1 Oktober 2025 - 12:32 WIB

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui belum semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki sanitasi air baik atau bersih.

Hal tersebut diungkap Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 Oktober 2025.

“Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik,” ucap Dadan.

Dadan menyoroti sejumlah SPPG di Bandung, Jawa Barat, tidak mencuci peralatan dengan air panas. Akibat hal ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada seluruh SPPG untuk memiliki alat sterilisasi.

“Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi. Alat makan seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali, ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan,” kata dia.

“Beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam satu menit, sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan,” sambungnya.

BGN juga menyarankan kepada seluruh SPPG untuk memasak menggunakan air galon. Kemudian, bahan makanan dicuci menggunakan air yang sudah disaring.

“Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi. Terutama untuk memasak, kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan,” kata Dadan.

Dia menambahkan BGN juga mewajibkan seluruh SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sertifikat kemananan pangan berupa HACCP.

“Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari lembaga independen untuk keamanan pangan,” pungkasnya.

Dadan juga mengatakan BGN akan memitigasi trauma bagi penerima manfaat MBG. Pun, SPPG diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian dan berbenah dalam membuat menu yang aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat. Dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi," imbuhnya.