3 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan bahwa perkembangan teknologi maupun interaksi yang semakin meluas saat ini, tak boleh menghilangkan karakteristik yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila. Hal ini disampaikan di depan generasi muda yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo)
Ia menekankan, karakter Pancasila ini harus diterapkan baik dalam pembangunan ekonomi maupun penguatan demokrasi di Indonesia.
Wujud nyata yang bisa dilihat adalah, Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya telah menegaskan bahwa jantung dalam menjalankan pemerintahan adalah Pasal 33, yang tujuannya adalah negara kesejahteraan.
"Dalam negara kesejahteraan ini, ada beberapa pilar. Yaitu, negara sebagai wasit, negara sebagai pelayan, negara sebagai penyelenggara, dan negara sebagai pembuat peraturan," kata Bob Hasan dalam diskusi di Rapat Evaluasi Nasional HIMAPOLINDO 2025 di UPN Veteran Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025.
Ia menegaskan empat pilar tersebut akan menjadi penyangga sehingga bisa mewujudkan negara kesejahteraan, yang berorientasi masyarakatnya harus sejahtera.
"Memang betul infrastruktur itu dibutuhkan tapi kini pemerintah pun juga menyasar pada program yang langsung menyentuh ke masyarakat, seperti MBG dan pembangunan sumber daya manusia, yang berlandaskan kedayaan dan ketahanan pangan," ujarnya.
Bob Hasan menyatakan, dengan adanya Trias Politika dalam demokrasi Pancasila, akan membuka lebar bagi para pihak yang merasakan ketidakadilan untuk menyuarakannya ke lembaga yudikatif.
"Semuanya akan mengacu pada undang-undang. Kalau masyarakat merasa tidak adil, datang ke Mahkamah Konstitusi, ajukan judicial review, untuk mengubah apa yang tidak adil tadi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan negara maju dan rakyat sejahtera, dengan tetap mengikuti aturan hukum yang ada.
"Kita lihat bagaimana program saat ini, yang mendorong keberdayaan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga memastikan pengelolaan sumber daya alam juga bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Bob Hasan.
Ketua Umum HIMAPOLINDO, Thariq Rivqy Verdiansyah menyatakan Rapat Evaluasi Nasional (Ravelnas) 2025 ini merupakan bagian penting dalam menyatukan gagasan dan persepsi untuk masa depan bangsa ini.
Halaman Selanjutnya
"Bagaimana kita bisa mendapatkan pencerahan dan juga refleksi dari organisasi maupun bangsa ini, melalui pemikiran, solusi atas isu-isu nasional, hingga berbagai langkah strategis dari para mahasiswa, khususnya dari jurusan ilmu politik, yang bisa memberikan manfaat bagi roda pemerintahan maupu kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh," kata Thariq.
