4 weeks ago
10
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengaku pihaknya tak menemukan unsur melawan hukum dalam pembelian lahan tersebut.
"Penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," ucap Budi kepada wartawan, Senin, 27 Oktober 2025.
Budi menegaskan bahwa proses pembelian lahan tersebut telah sesuai dengan aturan. Menurutnya, status lahan itu sudah jelas.
"Proses pengadaan juga sudah dilakukan sesuai prosedur dan legal formilnya," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat tidak lagi bermasalah. Pihaknya pun siap untuk melanjutkan proyek pembangunan rumah sakit tipe A di lahan tersebut.
Hal itu disampaikan Pramono usai meninjau lokasi lahan yang berada di samping RS Sumber Waras, Senin, 27 Oktober 2025.
"Hari ini saya melakukan kunjungan ke lahan milik Pemprov DKI Jakarta yaitu rumah sakit, di samping Rumah Sakit Sumber Waras," ucap Pramono kepada wartawan.
Pramono menjelaskan, proses penyelidikan terkait pembelian lahan yang sempat dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah tuntas.
"Lahan ini pada bulan Desember tahun 2014 telah dibeli oleh pemerintah DKI Jakarta dan pada waktu itu akhirnya ada temuan bahwa NJOP-nya karena dianggap terlalu tinggi sehingga ada perbedaan hampir Rp191 miliar," ungkap Pramono.
"Pada tahun 2014 oleh KPK dilakukan lidik. Kita tahu, bahwa kemudian status penyelidikannya itu sudah dihentikan tahun 2023," sambungnya.
Kata Pramono, empat dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal lahan ini telah diselesaikan. Termasuk mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Maka untuk itu, saya sebagai Gubernur Jakarta melaporkan kepada pemerintah pusat dan alhamdulilah kami mendapatkan support sepenuhnya dari pemerintah pusat. Sehingga, dengan demikian dalam support itu, kami semakin bersemangat untuk menyelesaikan persoalan ini dan akan segera kami bangun menjadi rumah sakit tipe A di luas area 3,6 hektare," tutur Pramono.
DPR Minta Jemaah Lunasi Biaya Haji pada Desember 2025, April 2026 Berangkat
Anggota DPR berharap kepada para jemaah untuk bisa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada Desember 2025. Pemberangkatan kloter pertama pada April 2026.
VIVA.co.id
27 Oktober 2025
