3 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengambil keputusan soal usulan membantu renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) usai mengkaji proposal pengajuan.
Hingga sejauh ini, Purbaya mengaku belum membaca detail usulan tersebut.
“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” kata Purbaya, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.
Alat berat disiagakan bantu evakuasi korban reruntuhan di ponpes Al Khoziny
Purbaya sebelumnya telah menyampaikan akan melihat usulan membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk. Namun setelah itu, kata Purbaya, ia menerima pesan untuk tidak mengabulkan usulan tersebut.
“Jangan, katanya. Nanti yang lain iri,” ujar Purbaya menjelaskan isi pesan yang ia terima tanpa menyebutkan nama pengirimnya.
Meski begitu, Purbaya menyatakan akan tetap mengkaji sendiri detail usulan setelah ia menerima proposal pengajuan.
“Saya nggak tahu bagaimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” ujarnya pula.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.
Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.
"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," ujarnya menegaskan.
Di samping itu, Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.
Dia pun menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di tanah air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. (Ant)
