Natalius Pigai Dorong Kebijakan Siswa Nakal Masuk Barak Militer Diterapkan Skala Nasional

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 6 Mei 2025 - 18:22 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai bahwa usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang bakal mengirimkan siswa nakal ke Barak Militer tidak melanggar HAM. Sebab, Pigai menilai bahwa upaya tersebut tidak ada corporal punishment atau hukuman fisik kepada siswa 'nakal'.

Maka itu, Pigai mendorong pemerintah khususnya melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk menerapkannya dalam skala nasional. Namun, dorongan tersebut boleh dilakukan setelah percobaan di wilayah Jawa Barat berhasil.

"Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Natalius Pigai di kantornya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 6 Mei 2025.

Meski begitu, Pigai tetap mengutamakan agar pendidikannya tidak menabrak aturan-aturan yang melanggar hak asasi manusia. Pigai juga berharap dengan adanya usulan siswa nakal dikirimkan ke barak militer, bisa memberikan siswa pendidikan yang meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab.

"Ini bagus idenya bagus supaya apa? untuk ke depan kita kan 10 tahun ke depan itu 2025 sampai 2035 itu kita harus go internasional targetnya negara, tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini kita mempersiapkan transformasi termasuk juga menyiapkan SDM andaikan 2035 itu SDM Indonesia itu mindset-nya mindset HAM mindset demokrasi mindset tentang keadilan sosial perdamaian, kepedulian," ucap Pigai.

Pigai menyinggung bahwa di negara Asia selain Indonesia sudah mulai mendidik siswa di sekolah untuk latihan mentak dan tanggung jawab. Sehingga dia menilai tindakan Dedi Mulyadi adalah hal yang benar untuk kemajuan bangsa.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai tanggal 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Minggu 27 April 2025.

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.