Natalius Pigai: Program Dedi Mulyadi Soal Pendidikan di Barak Tak Melanggar HAM, tapi Tetap Diawasi

• 

• Berita

• Nasional

Selasa, 6 Mei 2025 - 18:07 WIB

Jakarta, VIVA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan ikut mengawasi hingga memberikan masukan terhadap pelaksanaan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait pendidikan siswa bermasalah di barak militer.

“Kami tidak hanya sekadar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan. Bahkan, kami sudah diskusi dengan para eselon satu, nanti kita akan berikan masukan,” kata Menteri HAM Natalius Pigai di kantornya pada Selasa, 6 Mei 2025.

Kata dia, pengawasan dan pemberian masukan itu akan dilakukan ke depan apabila pendidikan siswa bermasalah di markas TNI ini menjadi sebuah sistem yang disepakati secara nasional.

Menurut dia, pendidikan siswa di barak tidak melanggar HAM selama tidak disertai dengan hukuman fisik (corporal punishment) seperti pemukulan dan pencubitan. Sedangkan, ia menilai program Gubernur Jawa Barat itu tujuannya untuk membentuk mental, karakter dan disiplin siswa.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, mental, karakter, dan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM. Kami mendukung pemerintah Jabar, itu sikap kami,” tegas Natalius.

Apabila uji coba di Jawa Barat berjalan bagus, Natalius akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti untuk mengeluarkan peraturan agar program tersebut dapat diterapkan di seluruh Indonesia.

“Kalau bagus. Tetapi, kita semua tentu mendorong supaya sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab,” jelas dia.

Namun, Pigai mengingatkan Gubernur Jawa Barat pendidikan siswa di barak harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Sebab, kata dia, program tersebut dijalankan menggunakan uang rakyat.(Ant)