Canberra, VIVA – Pemerintah Australia pada Rabu, 21 Mei 2025, didesak untuk menjatuhkan sanksi kepada setidaknya dua menteri Israel di tengah genosida yang sedang berlangsung di Gaza.
"Kebutuhan akan tindakan tersebut telah diperkuat oleh pernyataan mengkhawatirkan terbaru para Menteri terkait serangan militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza," kata Pusat Keadilan Internasional Australia (ACIJ), merujuk pada Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.
Melansir dari ANews, Kamis 22 Mei 2025, Smotrich menyerukan penghancuran Jalur Gaza dalam beberapa bulan, sementara Ben-Givr secara terbuka menuntut penghentian total bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
"Pejabat Israel yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perusahaan permukiman ilegal atau pelanggaran berat hukum internasional di Gaza tidak boleh kebal terhadap sanksi," ujar ACIJ.
Rawan Arraf, direktur eksekutif di ACIJ, mengatakan bahwa jika Australia berkomitmen untuk melindungi hukum internasional dan mencegah kejahatan kekejaman, maka Australia memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menanggapinya.
“Jika Australia benar-benar menjalankan kewajibannya dengan serius, Australia akan membuka penyelidikan kriminal atas pernyataan Smotrich yang mengkhawatirkan tentang penghancuran Jalur Gaza. Sanksi adalah peluang minimum untuk mencegah dan menghukum pelanggaran berat tersebut."
Seruan itu terjadi sehari setelah parlemen Spanyol pada Selasa, 20 Mei 2025, meloloskan mosi tidak mengikat yang menyerukan pemerintah untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel sebagai tanggapan atas operasi militernya di Gaza.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mendesak Tel Aviv untuk mengizinkan pembukaan kembali bantuan secara penuh dan segera ke Gaza, dan menegaskan kembali penentangannya terhadap perluasan operasi militer Israel ke Gaza.
“Kami mengutuk komentar menjijikkan dan keterlaluan yang dibuat oleh anggota pemerintahan (Benjamin) Netanyahu tentang orang-orang (Palestina) yang sedang dalam krisis ini," ujar Wong.
Sebagai informasi, tentara Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza pada 18 Maret dan sejak itu telah menewaskan 3.427 orang dan melukai 9.647 lainnya, menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada Januari, serta menambah jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak Oktober 2023 yang mencapai sekitar 53.000 orang.
November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Pengadilan Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.
Halaman Selanjutnya
Seruan itu terjadi sehari setelah parlemen Spanyol pada Selasa, 20 Mei 2025, meloloskan mosi tidak mengikat yang menyerukan pemerintah untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel sebagai tanggapan atas operasi militernya di Gaza.