5 hours ago
2
Jakarta, VIVA - Pemerintah diminta segera menyelesaikan pekerjaan rumah untuk memastikan agar Kaldera Toba, Sumatera Utara tak dikeluarkan dari daftar status UNESCO Global Geopark (UGGp). Ancaman pencabutan status UGGp dinilai bukan sekadar isu kebanggaan nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menaruh perhatian serius terhadap Geopark Kaldera Toba yang dapat peringatan atau kartu kuning dari UGGp.
Evita bilang ancaman pencabutan status UGGp Kaldera Toba lebih krusial bukan hanya sekadar isu kebanggaan nasional. Sebab, Kaldera Toba itu bisa berdampak pada sektor pariwisata dan perekonomian negara.
Ia menambahkan, status Kaldera Toba yang terancam dicabut sebagai warisan geografis yang diakui dunia itu jadi peringatan bagi rapuhnya tata kelola warisan geologi nasional.
“Kita harus jujur mengakui bahwa peringatan yellow card dari UNESCO adalah tamparan keras atas cara kita mengelola kekayaan geologi nasional," kata Evita, dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Anggota DPR RI Evita Nursanty.
Dia menyindir polemik Kaldera Tobaitu seperti jadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia.
"Peringatan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk jadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia," jelas legislator PDIP itu.
Evita mengingatkan pentingnya tata kelola lintas sektoral yang optimal. Ia juga meminta ada kerja sama yang efektif dari instansi-instansi terkait.
“Baik pengelola di daerah dan di pusat harus bisa sync. Termasuk regulasi teknisnya juga diperkuat. Tanpa koordinasi top-down yang jelas, program sebaik apapun akan jadi tambal sulam," sebut Evita.
Dia pun mendorong pengelola dan kementerian/lembaga terkait untuk segera perbaiki hal-hal yang menjadi catatan UNESCO. Apalagi, kata dia, tenggat waktu sebelum tim asesor UNESCO melakukan evaluasi ulang terkait status Geopark Kaldera Toba hanya tinggal satu bulan.
“Maksimalkan waktu yang ada dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Yellow card ini kan sebenarnya sudah disampaikan sejak 2 tahun lalu. Seharusnya sudah ada perbaikan, sekecil apapun itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Evita menuturkan pencabutan status UNESCO untuk Geopark Kaldera Toba bisa berdampak para dunia pariwisata Indonesia yang turut menjadi tulang punggung perekonomian negara. Maka itu, aspek pengelolaan dalam geopark yang terbentuk dari letusan supervolcano ini harus ditingkatkan dan diperkuat.
“Geopark Kaldera Toba memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Jadi, pengelolaannya harus betul-betul optimal dan harus sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh UNESCO,” tutur Evita.
Sebelumnya, Geopark Kaldera Toba dapat peringatan atau kartu kuning dari UGGp berdasarkan sidang yang digelar pada September 2023. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu mendapati kelemahan dalam pengelolaan taman bumi tersebut.
Peringatan diberikan ke geopark Kaldera Toba karena pengelolaan yang belum baik. Mulai dari keterpaduan pemangku kepentingan terkait pengelolaan Kaldera Toba masih kurang. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas edukatif serta kegiatan pariwisata berkelanjutan di Geopark Kaldera Toba yang masih rendah.
Selain itu, tim penilai UNESCO juga melihat belum ada standar penyampaian informasi di setiap situs geologi. Bahkan, fasilitas pendukung yang tersedia di Geopark Kaldera Toba juga tak memadai dan kurang terawat.
Adapun Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark juga kurang aktif berpartisipasi dalam forum regional dan internasional yang diadakan oleh UNESCO.
Halaman Selanjutnya
"Peringatan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata ketidaksiapan dalam menjaga aset bumi yang bernilai strategis tinggi, termasuk jadi wajah pengelolaan warisan geologi Indonesia yang juga bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia," jelas legislator PDIP itu.
