4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2024.
"Kita mendukung langkah KPK untuk melakukan penegakan hukum," kata Iman kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juni 2025.
Dia menilai, langkah penegakan hukum itu merupakan bagian dari peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Terlebih, jemaah haji Indonesia paling banyak sedunia.
"Tapi Jemaah Haji kita kadang merasa apa yang nggak terlayani dengan baik, makan yang kadang telat, ada basi, ada lain sebagainya. Nah itu nggak boleh terulang," tutur dia.
Iman mendorong penyelenggaraan haji tahun depan lebih baik dan nyaman. Menurutnya, Kementerian Agama bisa memitigasi hal hal yang membuat pelayanan haji kurang baik.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi berupa dana penambahan kuota haji. Informasi tersebut pun dibenarkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
"Benar, perkara kuota haji sedang diusut,” ujar Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Kamis 19 Juni 2025.
Sejak tahun 2024, KPK sedikitnya telah menerima sebanyak lima laporan pengaduan tentang dugaan korupsi dana kuota haji. Aduan dugaan korupsi dana kuota haji ramai ketika era Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas.
Laporan pertama yang diterima KPK berasal dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Agama Yaqut Cholil dan Wakilnya Saiful Rahmat Dasuki.
Kemudian, laporan yang kedua ialah dari Front Pemuda Anti-Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024. Mereka menyebut ada kejanggalan dalam pengalihan kuota haji secara sepihak oleh Kemenag RI.
Laporan selanjutnya datang dari mahasiswa STMIK Jayakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Selanjutnya, laporan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada Senin, 5 Agustus 2024.
Laporan terakhir dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) kepada KPK pada Selasa, 6 Agustus 2024.
Halaman Selanjutnya
Sejak tahun 2024, KPK sedikitnya telah menerima sebanyak lima laporan pengaduan tentang dugaan korupsi dana kuota haji. Aduan dugaan korupsi dana kuota haji ramai ketika era Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas.
