5 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengembangkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih diyakini mampu mendorong pertumbuhan tiap desa berdasarkan prinsip ekonomi gotong royong.
Hal itu dikemukakan Pakar Ekonomi Ariyo Irhamna. "Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga akhir 2025 dan akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Ini adalah langkah besar yang mengafirmasi peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal," ujar Ariyo dalam keterangan resmi, Selasa, 8 Juli 2025.
Chief Economist BPP HIPMI & Ekonom Universitas Paramadina itu menyatakan, rencana ini dapat menjadi momen membangun kembali koperasi sebagai bagian dalam membangun ekonomi rakyat.
Namun, ia memperingatkan pembangunan puluhan ribu koperasi dalam kurun waktu kurang dari satu tahun tetap memiliki risiko apabila tidak disertai dengan pendekatan berbasis kualitas. Ia menilai, koperasi membutuhkan pembinaan sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan yang akuntabel, serta integrasi pasar yang nyata.
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin ratas terkait koperasi desa merah putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (sumber foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Photo :
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
"Skema pembiayaan dari bank-bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI) dengan plafon Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per koperasi, sebagaimana dijanjikan pemerintah, tentu sangat potensial dalam mendorong kegiatan ekonomi di desa. Namun, jika pembiayaan sebesar ini dijalankan tanpa fondasi koperasi yang kuat akan memicu risiko kredit macet," ujarnya.
Menurut dia, perlu fondasi dari koperasi yang sudah terbukti beroperasi baik. Solusi jangka pendek yang lebih realistis dan dapat dieksekusi dengan cepat adalah dengan membentuk Badan Usaha Koperasi Sekunder sebagai anak usaha dari BRI, Mandiri, dan BNI. Badan usaha ini dapat beranggotakan koperasi-koperasi primer yang telah teruji dan memiliki basis usaha yang sehat di daerah dan desa.
"Model ini memungkinkan pengelolaan risiko kredit yang lebih terukur, sambil menciptakan agregasi ekonomi koperasi secara sektoral maupun wilayah. BRI dapat membentuk entitas koperasi sekunder yang fokus pada sektor pertanian dan UMKM perdesaan, Mandiri pada sektor perdagangan dan jasa, sementara BNI pada sektor industri kecil-menengah," kata Ariyo.
"Dengan pendekatan berbasis sektor dan wilayah, maka potensi konflik kepentingan dan kompetisi tidak sehat antar koperasi dapat ditekan," ujarnya.
Ia melanjutkan, model kebijakan seperti ini pun akan membuka akses pembiayaan yang sehat serta layanan manajemen terpadu bagi anggota koperasi. Model seperti ini telah terbukti berhasil di negara lain. Selain itu sudah ada beberapa contoh sukses dari model integrasi koperasi dan perusahaan jasa keuangan.
Dengan demikian, lanjut dia, pengembangan koperasi sebaiknya fokus pada konsolidasi koperasi yang sudah ada tanpa mengganggu budaya atau keunikan yang positif dari setiap koperasi, memperkuat tata kelola, membangun kapasitas SDM koperasi, dan memperluas jejaring pasar koperasi secara kolektif.
Sehingga, menurut dia, koperasi-koperasi sekunder yang dibentuk oleh Bank Himbara akan lebih siap memainkan peran dalam berbagai kebijakan ekonomi, misal penyaluran berbagai subsidi atau bantuan untuk UMKM bisa melalui koperasi sekunder ke anggota-anggotanya.
"Indonesia sedang mencari model ekonomi kerakyatan, koperasi memang harus menjadi pilar utama. Namun, pilar itu hanya akan kuat jika dibangun dengan fondasi kelembagaan yang kokoh," katanya.
Halaman Selanjutnya
"Model ini memungkinkan pengelolaan risiko kredit yang lebih terukur, sambil menciptakan agregasi ekonomi koperasi secara sektoral maupun wilayah. BRI dapat membentuk entitas koperasi sekunder yang fokus pada sektor pertanian dan UMKM perdesaan, Mandiri pada sektor perdagangan dan jasa, sementara BNI pada sektor industri kecil-menengah," kata Ariyo.
