4 hours ago
1
Jakarta, VIVA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjamin Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikelola untuk kepentingan rakyat.
Hal tersebut diungkapkan SBY dalam pidato sambutan di acara Kongres Partai Demokrat ke-VI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu meminta agar masyarakat turut mengawal BPI Danantara yang baru saja diluncurkan.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Photo :
- VIVA/Rahmat Ilham
"Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi, agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan presiden, kita kawal. Kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat. For the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat," kata SBY.
Di sisi lain, SBY berharap Partai Demokrat harus menjunjung tinggi nilai etika terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Ini etika yang harus kita junjung tinggi. Bagi partai Demokrat, sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.
Selain itu, SBY juga meminta kepada seluruh kadernya untuk melakukan yang terbaik dalam berpolitik, khususnya pada Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia berharap Demokrat mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo.
"Nah sekarang bagaimana etika kita dalam KIM? Demokrat harus berketetapan, do your best. Koalisi itu yang dituju bukan hanya kesamaan sikap dan posisi politik. Common ground, common position. Tapi juga tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat," ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait organisasi dan tata kelola Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Data Anagata Nusantara (Danantara).
Keppres ini diteken Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025 jelang peluncuran BPI Danantara.
"Saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo juga turut menandatangani peraturan pemerintah terkait Danantara. "Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara," kata Prabowo.
Halaman Selanjutnya
"Nah sekarang bagaimana etika kita dalam KIM? Demokrat harus berketetapan, do your best. Koalisi itu yang dituju bukan hanya kesamaan sikap dan posisi politik. Common ground, common position. Tapi juga tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat," ujarnya.
