Situasi Kemanusiaan di Myanmar Memburuk, DPR Inisiasi Resolusi Darurat

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 8 April 2025 - 21:02 WIB

Jakarta, VIVA - Delegasi DPR RI menyampaikan kecaman terhadap aksi kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap warga sipil. Insiden kekerasan itu terjadi  pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter yang mengguncang Myanmar. 

Demikian disampaikan perwakilan delegasi DPR dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Irine Yusiana Roba Putri menyuarakan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar.

Irine prihatin dengan situasi kemanusiaan di Myanmar yang memburuk. Pun, DPR menginisiasi pengajuan resolusi darurat bersama sejumlah parlemen negara ASEAN.

"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa," kata Irine, dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, 8 April 2025.

Maka itu, dia menuturkan DPR mengajak parlemen negara-negara ASEAN agar mendorong resolusi darurat.

"Yang hadir dalam Sidang Umum ini, untuk mengajukan resolusi darurat terkait Myanmar," ujar Anggota Fraksi PDIP itu.

Dalam forum parlemen dunia ini, delegasi DPR RI bersama-sama dengan parlemen Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia juga menginisiasi resolusi darurat berjudul ‘Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar’.

Usulan resolusi darurat mendapatkan dukungan lebih luas di grup geopolitik Asia Pasifik, dengan bergabungnya Kanada sebagai co-sponsor.

Adapun Junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata sementara pada Rabu, 2 April 2025. Gencatan senjata diumumkan di tengah upaya pemulihan pascagempa dan jumlah korban tewas terus meningkat. 

Pemerintahan junta militer menyampaikan akan mematuhi gencatan senjata mulai 6 April hingga 22 April untuk permudah upaya bantuan gempa.

Suara kecaman digaungkan Kelompok HAM dan pemerintah asing kepada junta militer yang masih meluncurkan serangan udara. Padahal, situasi Myanmar belum kondusif akibat gempa dahsyat 7,7 magnitudo yang menewaskan hampir 3 ribu orang.