Jakarta, VIVA - Proses perbaikan jalan nasional yang menghubungkan provinsi Jambi dan Sumatera Barat jadi sorotan DPR RI. Jalur yang disorot itu berada di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Edi Purwanto, menyoroti lambannya proses perbaikan. Ia menyebut jalur itu mengalami kerusakan parah dan terputus sejak 1 Maret 2025. Pun, hingga hampir 2 bulan lamanya, progres perbaikannya baru mencapai sekitar 64 persen.
Edi mengatakan itu dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu kemarin. Dia minta agar Kementerian PU segera mempercepat proses perbaikan.
Menurut dia, keterlambatan penyelesaian proyek ini berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah.
“Sudah hampir dua bulan sejak jalan ini terputus. Tapi, tadi saya cek dengan kepala Balai progresnya masih 64 persen. Ini menunjukkan bahwa penanganan di lapangan belum maksimal,” kata Edi, dalam keterangannya dikutip pada Kamis, 24 April 2025.
Kemudian, ia menuturkan jalan penghubung Jambi–Sumbar yang rusak merupakan jalur vital. Sebab, tak hanya digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari. Tapi, juga jadi jalur distribusi logistik dan perdagangan antardaerah. “Itu jalan nasional, banyak pengusaha logistik yang mengeluhkan jalur ini," lanjut Edi.
Dia mengatakan dampak dari kerusakan jalan, banyak hambatan seperti biaya operasional meningkat hingga pengiriman barang kerap telat.
"Biaya operasional meningkat, pengiriman barang terlambat, bahan pangan sayuran dan lainnya sebagainya ini terhambat," ujar Edi.
Lebih lanjut, Edi meminta Kementerian PU agar tak sekadar mengandalkan pengerjaan teknis di lapangan. Namun, ia menyarankan agar Kementerian PU juga perkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sehingga proses percepatan bisa berjalan lebih efektif.
Ia berharap ada langkah konkret dan terukur dari kementerian dalam beberapa pekan ke depan.
“Kami di Komisi V terus memantau perkembangan ini. Harapannya, ada solusi cepat dan tepat," tuturnya.
"Kalau memang ada kendala teknis atau anggaran, sampaikan secara terbuka agar bisa dicarikan jalan keluar bersama," katanya.
Halaman Selanjutnya
Dia mengatakan dampak dari kerusakan jalan, banyak hambatan seperti biaya operasional meningkat hingga pengiriman barang kerap telat.