Sri Mulyani Beberkan Tukin Dosen ASN yang Cair Juli 2025, Segini Besarannya

• 

• Bisnis

Selasa, 15 April 2025 - 14:13 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan rincian besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Hal terseut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025.

Dia menjelaskan, besaran tukin itu diperoleh dari selisih nilai tukin pada kelas jabatan, dengan nilai tunjangan profesi sesuai jenjang. Contohnya, apabila seorang guru besar menerima tunjangan profesi sebesar Rp 6,74 juta dan nilai tukin untuk jabatan setara eselon II pada Kemendiktisaintek Rp 19,28 juta, maka nilai tukin yang diterima oleh guru besar tersebut adalah sebesar Rp 12,54 juta.

"Tukinnya juga tidak sama dengan tukin Kemendiktisaintek yang struktural, yang sudah ditetapkan berdasarkan kepentingan. Tapi tukinnya adalah perbedaan antara yang sudah diterima dari tunjangan profesi dengan tukinnya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Bersama di kantor Kemendikti Saintek, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 April 2025.

Namun apabila tunjangan profesi yang diterima oleh dosen lebih besar daripada nilai tukin, maka yang diberikan adalah tunjangan profesi tanpa mengurangi dengan nilai tukin.

"Kalau tunjangan profesi lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa dosen yang bersangkutan tukinnya menjadi negatif. Kalau tunjangan profesi yang diterima lebih besar, maka nilainya tetap. Kalau tunjangan profesi lebih kecil, kami tambahkan," ujarnya.

Skema tukin itu diberikan kepada dosen aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari tiga kelompok, yakni satuan kerja (satker) perguruan tinggi negeri (PTN), satker PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi, serta lembaga layanan (LL) Dikti.

Total penerima yaitu sebanyak 31.066 dosen ASN, dengan rincian 8.725 dosen satker PTN, 16.540 dosen satker PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen LL Dikti.

Sedangkan bagi dosen di PTN berbadan hukum (PTN-BH) dan PTN BLU yang sudah menerima remunerasi tidak mendapatkan tambahan fasilitas tukin karena sudah menerima fasilitas penghasilan berupa remunerasi.

Menkeu pun memastikan fasilitas tukin diberlakukan per Januari 2025 meski Perpres 19/2025 baru diterbitkan pada April 2025. Nilai kebutuhan anggaran kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp 2,66 triliun untuk 14 bulan, yang sudah mencakup gaji 12 bulan (Januari-Desember), tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13. Anggaran ini termasuk dalam pos belanja pegawai Kemendiktisaintek.

"Nilainya Rp 2,66 triliun yang akan kami bayarkan sesudah Mendiktisaintek mengeluarkan peraturan menteri (permen) untuk pelaksanaannya, dan juga ada petunjuk teknis (juknis) terhadap kebijakan ini," ujarnya.