Survei CISA: 89,87% Publik Nilai Isu Ijazah Palsu Permainan Rival Politik Jokowi

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 21 Mei 2025 - 22:30 WIB

Jakarta, VIVA - Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) menggelar survei terkait pandangan publik terhadap isu ijazah palsu Jokowi. Hasilnya, sebanyak 89,87 persen publik menilai isu tersebut merupakan permainan rival politik dari Presiden ke-7 RI tersebut.

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menjelaskan dari sejumlah indikator terkhusus persepsi terhadap isu ijazah palsu Jokowi, mayoritas responden menilai bahwa isu tersebut sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Dalam survei ini, sebanyak 89,87% persen responden menilai bahwa isu ini sangat mungkin sengaja disebarkan, dimainkan, dan dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu yang bisa jadi lawan politik Jokowi," kata Herry di Jakarta pada Rabu, 21 Mei 2025.

Dari indikator lainnya juga menunjukkan penilaian serupa dari para responden. Melalui pertanyaan, seberapa besar kepercayaan mereka terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi dan UGM sebagai institusi akademik yang dikenal memiliki reputasi sangat baik.

"Sebanyak 51,35 persen responden sangat percaya, dan 25,35 persen responden cukup percaya terhadap klarifikasi yang diberikan oleh Jokowi. Bagaimana persepsi responden terhadap klarifikasi dari UGM? Trennya semirip dan positif. Sebanyak 47,35 persen responden sangat percaya dan 25,76 persen cukup percaya," kata dia.

Kemudian, sebanyak 29,60 persen publik menilai Jokowi mengambil langkah cukup tepat karena menempuh jalur hukum untuk menghadapi isu ijazah palsu tersebut.

"21,10 persen menilainya tepat, dan 6,7 persen responden menilainya sangat tepat. Sedangkan, 18,5 persen responden menilainya kurang tepat, dan 15,5 persen menilainya tidak tepat," kata Herry.

Herry menilai Jokowi merupakan warga negara Indonesia yang berkedudukan sama di depan hukum. Menurutnya, langkah tersebut dapat memulihkan citra Jokowi.

"Dan saya pribadi menilai langkah hukum itu sah-sah saja dilakukan oleh setiap warga negara, dan semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum. Bahkan, dalam konteks ini sangat penting untuk memulihkan citra Pak Jokowi sendiri. Tinggal nanti dibuktikan lagi saja, baik kepada pihak penggugat maupun Pak Jokowi di depan hukum," katanya.

Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan pada 9-15 Mei 2025. Survei ini bermaksud menggali pandangan publik tentang isu ijazah Jokowi. Publik yang dimaksud dalam survei ini adalah masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih terutama para ahli hukum, akademisi, praktisi/ pengamat pendidikan, peneliti, aktivis LSM/ NGO, mahasiswa, politisi yang secara sadar dan aktif mengikuti isu-isu (dinamika) politik juga hukum. 

Metode survei yang digunakan wawancara tatap muka menggunakan whatsapp, zoom, dan google meeting. Pengambilan sampel Purposive ini adalah metode sampling, di mana responden yang terpilih dan diambil sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu, memiliki kriteria khusus dan sesuai dengan tujuan penelitian.  

Berdasarkan teknik sampling tersebut, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 950 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar ±2,95 pada tingkat kepercayaan 95 persen.