Tak Akan Ditunda Lagi, AHY Tegaskan Kebijakan Zero ODOL Efektif 2027

• 

• Bisnis

Senin, 6 Oktober 2025 - 21:30 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) alias truk obesitas, tidak akan ditunda lagi dan akan mulai efektif diterapkan pada tahun 2027 mendatang.

Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL, di Jakarta hari ini.

Bahkan, AHY juga mengatakan jika isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto juga DPR RI.

"Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif," kata AHY, Senin, 6 Oktober 2025.

Menurutnya, isu itu telah menghiasi media massa, media sosial, hingga menjadi perbincangan di berbagai forum termasuk di warung-warung kopi.

"Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek," ujar AHY.

Karenanya, dalam rapat tersebut pihaknya akan membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan zero ODOL di 2027.

Disebutkan juga bahwa rapat itu berfokus pada empat hal. Yang pertama laporan hasil kajian dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian serta perkembangan terkini oleh Kepala BPS.

Kedua, pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang yang akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, teknologi pemantauan yang akan disampaikan Kementerian Perindustrian.

"Yang terakhir penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga Dirut dari BNI," ujarnya.