5 hours ago
1
Bangkok, VIVA – Thailand dan Kamboja mencapai kesepakatan penting untuk menarik pasukan mereka dari wilayah perbatasan yang telah lama disengketakan. Langkah ini menyusul bentrokan militer terbaru yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada 28 Mei lalu, di kawasan Segitiga Zamrud, titik pertemuan tiga negara, Kamboja, Thailand, dan Laos.
Melansir dari Al Jazeera, Senin 9 Juni 2025, wilayah perbatasan kedua negara telah mengalami kekerasan sporadis sejak 2008, yang mengakibatkan sedikitnya 28 korban jiwa.
Ketegangan kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir, terutama soal kendali wilayah dan penempatan pasukan. Namun pada Minggu, 8 Juni 2025, militer kedua negara bertemu dan menyepakati penarikan pasukan secara terkoordinasi.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa pembicaraan dengan pihak Kamboja telah membuahkan hasil positif.
"Kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menyesuaikan pasukan militer di titik-titik konflik untuk mengurangi suasana konfrontasi," tulisnya di X.
Ia juga menambahkan, pembahasan lanjutan akan digelar pada 14 Juni mendatang.
Senada dengan itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut pertemuan militer dua negara telah menghasilkan keputusan untuk menyesuaikan kekuatan kedua belah pihak, untuk kembali ke posisi yang tepat guna mengurangi konfrontasi.
Mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, juga menanggapi perkembangan ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan damai.
“Penyesuaian kekuatan melalui saling pengertian adalah penting untuk menghindari bentrokan kekerasan berskala besar,” ujarnya.
Perselisihan perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung lama, mencakup garis demarkasi sepanjang lebih dari 800 kilometer, sebagian besar diwarisi dari masa pendudukan Prancis di Indochina.
Di tengah upaya deeskalasi militer, Perdana Menteri Kamboja saat ini, Hun Manet, menyatakan pada minggu lalu, 2 Juni 2025, bahwa pemerintahnya akan mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ). Meski ICJ sudah memutuskan pada 2013 bahwa wilayah tersebut milik Kamboja, Thailand hingga kini belum mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut.
Halaman Selanjutnya
Senada dengan itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menyebut pertemuan militer dua negara telah menghasilkan keputusan untuk menyesuaikan kekuatan kedua belah pihak, untuk kembali ke posisi yang tepat guna mengurangi konfrontasi.
