13 hours ago
6
Jakarta, VIVA - Direktur Eksekutif Indonesia Digital & Cyber Intitute (IDCI), Yayang Ruzaldy, menyebutkan bahwa dunia sedang mengalami pergeseran geopolitik dan ekonomi yang luar biasa imbas pemberlakuan tarif sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia.
Yayang menilai di tengah tekanan inflasi, krisis energi, dan ketegangan antara negara-negara besar, kebijakan proteksionisme kembali muncul dalam bentuk perang dagang modern.
“Hal ini tidak hanya menjadi pukulan bagi neraca perdagangan, tetapi juga menjadi sinyal yang jelas bahwa kekuatan ekonomi di masa depan tidak lagi bergantung pada ekspor fisik saja, tetapi juga pada nilai tambah dari inovasi dan digitalisasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 April 2025.
Yayang mengatakan Indonesia harus menggunakannya sebagai momentum untuk bertransformasi ketika biaya logistik meningkat dan akses pasar menjadi lebih terbatas, saluran digital tetap terbuka lebar, alih-alih melihat kebijakan tarif sebagai batu sandungan.
“Oleh karena itu, transformasi digital harus menjadi pilar utama dalam strategi ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap modernisasi,” ucapnya.
Sementara terkait dampak tarif global terhadap struktur ekonomi Indonesia, Yayang menyebut tarif 32 persen yang dikenakan pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia berdampak langsung pada sektor manufaktur, pertanian, dan logistik.
Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga tertekan oleh lonjakan biaya produksi dan kesulitan mengakses pasar luar negeri, di mana data statistik dari World Integrated Trade Solution (WITS) memperkirakan bahwa setiap kenaikan tarif sebesar 10 persen dapat mengurangi volume ekspor sebesar 7 persen.
“Dalam konteks Indonesia, tarif sebesar 32 persen berarti potensi kerugian ekspor yang signifikan dan efek domino terhadap pendapatan negara, lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi,” ujarnya.
“Namun, justru di tengah tekanan inilah peluang muncul. Dunia sedang memasuki fase penyeimbangan kembali di mana kekuatan ekonomi global tidak lagi semata-mata ditentukan oleh produksi fisik, tetapi oleh efisiensi, kreativitas, dan kecepatan inovasi melalui teknologi digital,” imbuhnya.
Yayang menuturkan bahwa digitalisai nasional tidak akan berhasil tanpa infrastruktur yang solid, sehingga Indonesia harus mempercepat pembangunan jaringan serat optik, pusat data nasional, dan sistem cloud yang berdaulat.
“Laporan Bank Dunia 2023 mencatat bahwa logistik digital dan regulasi yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi perdagangan lintas batas sebesar 20%. Di saat yang sama, negara harus memastikan kedaulatan data dan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku bisnis,” ucapnya.
Oleh karenanya, Yayang merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan perdagangan luar negeri dengan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan digital.
“Dalam menghadapi tantangan perang dagang global dan proteksionisme, strategi perdagangan berbasis digital akan membantu Indonesia memperluas akses pasar internasional tanpa harus bergantung pada ekspor fisik,” ucap dia.
Sementara untuk pelaku UMKM dirinya merekomendasikan untuk bertransformasi menjadi bisnis digital-native untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat global.
“Dengan memanfaatkan e-commerce lintas negara, para pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen internasional tanpa harus bergantung pada ekspor konvensional,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional juga tertekan oleh lonjakan biaya produksi dan kesulitan mengakses pasar luar negeri, di mana data statistik dari World Integrated Trade Solution (WITS) memperkirakan bahwa setiap kenaikan tarif sebesar 10 persen dapat mengurangi volume ekspor sebesar 7 persen.
