3 days ago
7
Jakarta, VIVA – Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, inklusi keuangan bukan lagi sekadar jargon teknokratis, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup modern yang memberdayakan. Hal ini tercermin dalam gelaran Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025 yang berlangsung pada Selasa, 6 Mei 2025, sebagai forum perdana dan terbesar di Indonesia yang mengangkat inklusi keuangan sebagai landasan perubahan sosial yang inspiratif.
Mengusung tema Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita, IFIS 2025 merupakan hasil kolaborasi lintas sektor—dari Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dan Gates Foundation, hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga simbol tekad kolektif untuk menjadikan layanan keuangan sebagai hak dasar yang bisa diakses oleh siapa pun, tanpa kecuali. Scroll lebih lanjut.
Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital menyampaikan optimisme dalam pidato pembukaannya, “Kami percaya IFIS 2025 tidak hanya akan menjadi forum dialog, tetapi juga menjadi tonggak penting untuk mempercepat agenda inklusi keuangan nasional. Kolaborasi ini akan membuka jalan untuk mengatasi tantangan-tantangan paling mendesak yang terjadi di masyarakat kita.”
Apa yang disampaikan Ali bukan sekadar harapan kosong. Berdasarkan data terkini, inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai angka yang menggembirakan: 76,3% penduduk memiliki rekening di lembaga keuangan formal dan 88,7% telah memanfaatkan layanan keuangan secara aktif. Angka-angka ini membuktikan bahwa inklusi finansial tengah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern—hidup yang terhubung, terlindungi, dan berdaya.
Tak hanya dari dalam negeri, spirit inklusi keuangan juga mendapat dukungan dari skala global. Barbara Ubaldi, Global Senior Director for Government Innovation & AI dari TBI menyoroti sisi kemanusiaan dari isu ini.
“Tanpa akses layanan keuangan dasar, masyarakat menjadi lebih rentan jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih dalam di saat krisis. Misalnya, pada saat pandemi Covid-19 banyak masyarakat rentan di dunia yang cenderung tidak memiliki dana darurat untuk keperluan pelayanan kesehatan mendesak,” ujar Barbara.
Ia juga menegaskan dua prioritas aksi yang harus dilakukan: membangun infrastruktur digital publik yang inovatif, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya layanan keuangan.
Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025
Forum IFIS 2025 pun menghadirkan berbagai sesi diskusi tematik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk peluncuran dokumen ‘Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran’. Dokumen ini diyakini akan menjadi referensi strategis dalam penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK mengungkapkan, “Peran 552 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu kunci menuju ASTA CITA dan Indonesia Emas 2045.”
IKAD dirancang untuk menyelaraskan target pusat dan daerah, serta mempercepat akses masyarakat terhadap produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini selaras dengan kehidupan masa kini yang menuntut akses cepat, aman, dan terjangkau terhadap layanan finansial, terutama bagi generasi muda dan perempuan.
Tak hanya bicara angka dan strategi, IFIS 2025 juga menyentuh isu-isu aktual yang dekat dengan keseharian masyarakat: peran digitalisasi untuk keuangan inklusif, perlindungan konsumen, hingga pemberdayaan perempuan melalui layanan keuangan yang setara.
Sasaran besar pemerintah tercermin dalam RPJMN 2025–2029 yang menargetkan inklusi keuangan mencapai 91% di tahun 2025 dan 93% pada 2029. Artinya, dalam waktu dekat, hampir seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bisa mengakses layanan keuangan formal dengan mudah—mulai dari ibu rumah tangga hingga pelaku UMKM, dari generasi Z hingga komunitas rentan di pelosok daerah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menekankan pentingnya literasi keuangan sebagai pendamping utama dari inklusi. “Pemanfaatan akun dan peningkatan informasi mengenai risiko investasi adalah dua hal yang perlu dikuatkan dalam gerakan inklusi,” ujarnya.
Dihadiri lebih dari seribu peserta—baik secara daring maupun luring—dari kalangan kementerian, lembaga, pelaku industri keuangan, hingga akademisi dan komunitas, IFIS 2025 memperkuat posisi Indonesia sebagai pionir dalam agenda keuangan global yang adil dan merata.
Halaman Selanjutnya
Forum IFIS 2025 pun menghadirkan berbagai sesi diskusi tematik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk peluncuran dokumen ‘Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran’. Dokumen ini diyakini akan menjadi referensi strategis dalam penyusunan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
