11 hours ago
6
Bandung, VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengungkapkan usulan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tentang vasektomi untuk pria penerima bantuan sosial (bansos) atau penerima beasiswa dinilai salah kaprah.
Menurut MUI Jawa Barat, hukum vasektomi haram berdasarkan fatwa MUI, kecuali faktor kedaruratan ditunjang kondisi medis.
"MUI pusat kemarin sudah menelepon dan menyampaikan awas itu hati-hati vasektomi di dalam fatwa MUI tahun 2012 haram kecuali ada pertimbangan kedaruratan secara syar'i seperti harus dikuatkan pendapat dokter ahli," kata Sekertaris MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar dikutip Sabtu, 3 Mei 2025.
Sekretaris MUI Jawa Barat KH Rafani Ahyar
Rafani mencontohkan seorang pria dapat dilakukan vasektomi apabila akan menimbulkan penyakit berat sehingga harus dilakukan hal tersebut. Atau, ibu yang tengah mengandung dapat menyebabkan kematian.
Tidak hanya itu, ia mengatakan kondisi tersebut harus dibuktikan dengan pendapat dari dokter. Rafani menyebut hal tersebut yang dimaksud pertimbangan kedaruratan syariat.
"Usulan gubernur menjadi syarat penerima beasiswa dan bansos. Kami mempertanyakan dalam rapat dimana unsur kedaruratannya itu. Pak ketum dengan jelas mengatakan kalau alasannya untuk persyaratan penerima bansos maka itu tidak bisa," kata dia.
Jika rencana kebijakan tersebut tetap dilakukan, ia mengatakan maka Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tak menghiraukan fatwa MUI Jabar. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka di luar tanggung jawab MUI Jabar.
Rafani mengingatkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk mencari cara lain terkait keluarga berencana (KB) dan tidak melanggar syariat. Pihaknya sendiri mendukung program KB digalakkan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Kalau alasannya penerima hibah gak bisa masuk," kata KH Rafani.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan memberikan insentif berupa uang Rp500 ribu bagi pria yang bersedia ikut program Keluarga Berencana (KB) melalui vasektomi. Program ini sudah berjalan di Bandung.
Program KB vasektomi ini menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos). Dedi menegaskan, ketika ada pasangan menikah maka mereka harus siap dan bertanggung jawab terhadap anaknya mulai dari kehamilan, kelahiran hingga pendidikan.
Laporan: Cepi Kurnia/tvOne Bandung
Halaman Selanjutnya
Jika rencana kebijakan tersebut tetap dilakukan, ia mengatakan maka Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tak menghiraukan fatwa MUI Jabar. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka di luar tanggung jawab MUI Jabar.
