2 hours ago
3
Jakarta, VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terkait isu oknum anggota yang disebut merupakan Kadin Indonesia di Cilegon, Banten. Oknum itu diduga meminta jatah dalam salah satu proyek setempat. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menekankan pentingnya aspek keamanan berusaha.
"Mengenai Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya, saya rasa mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnamakan organisasi atau individu atau seperti apa. Jadi kami tidak mau terlalu lihat di sisi itu," ujar Shinta di Jakarta, Selasa, 13 Mei 2025.
Ia mengatakan bahwa pihaknya menggarisbawahi lebih kepada aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). “Itu yang menjadi satu perhatian sangat penting karena ini juga mengganggu iklim usaha yang baik,” katanya.
Apindo, lanjutnya, mendukung perlunya investigasi lebih lanjut terkait peristiwa yang terjadi di Cilegon. "Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami, tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," kata Shinta yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu.
Sebagai informasi, Kadin Indonesia membentuk tim verifikasi dan etik untuk menyikapi isu di Cilegon secara cepat dan bijak demi menjaga iklim investasi tetap kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.
"Ini pas nih, jadi intinya kami di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan etis untuk melihat keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Anindya menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi adanya pemberitaan mengenai Kadin di Cilegon, Banten, yang diduga meminta jatah kepada pengusaha di daerah tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik guna merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dinamika organisasi Kadin di wilayah Cilegon.
Kadin, menurut dia, terus fokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.
Sebagai langkah cepat, Kadin akan menggelar pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menginvestigasi persoalan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia menilai insiden tersebut lebih bersifat oknum dan berada di level kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi Kadin daerah, provinsi dan Kadin Indonesia pusat. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Anindya menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi adanya pemberitaan mengenai Kadin di Cilegon, Banten, yang diduga meminta jatah kepada pengusaha di daerah tersebut.
