Jakarta, VIVA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat peningkatan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran over dimensi dan over load (ODOL) selama periode 2021 hingga 2025.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas dan menjaga keandalan infrastruktur jalan. Demikian dikemukakan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho kepada wartawan, terkait komitmen Korlantas Polri menindak tegas kendaraan over dimensi dan over load.
Selama lima tahun terakhir, tandasnya, Korlantas Polri secara konsisten melaksanakan operasi penertiban kendaraan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan. Pada tahun 2021, penindakan terhadap kendaraan over dimensi (kejahatan lalu lintas) dan over load (pelanggaran muatan) semakin intensif menyusul meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan truk kelebihan muatan dan dimensi.
Truk Kelebihan Muatan, Truk ODOL
Photo :
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Sepanjang awal tahun 2022, ujar Agus Suryo, Korlantas Polri mencatat 29.838 kasus pelanggaran over load (kelebihan muatan) dan 21 kasus pelanggaran over dimension (kelebihan dimensi) selama periode 25 Januari hingga 21 Maret 2022.
Operasi pengawasan yang dilakukan di berbagai ruas jalan tol juga menunjukkan bahwa dari 1.030 kendaraan yang diperiksa, sebanyak 649 kendaraan (63%) dinyatakan melanggar aturan over dimensi dan over load.
Rinciannya, sebanyak 493 kendaraan (75,96%) mengalami over load, 61 kendaraan (9,40%) mengalami over dimensi dan sisanya 95 kendaraan (14,64%) melanggar dari sisi kelengkapan dokumen atau teknis lainnya.
Berdasarkan data jembatan timbang Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa sekitar 80% truk mengalami pelanggaran muatan (over load) dan sekitar 25% mengalami pelanggaran dimensi (over dimensi).
Pada tahun 2023, operasi terpadu dengan instansi terkait menemukan bahwa lebih dari 27 persen kendaraan yang diperiksa di jembatan timbang melanggar aturan over dimensi dan over load. Tahun 2024, dalam operasi pengawasan selama tiga hari di berbagai titik strategis, ditemukan 4.345 kendaraan pelanggar over dimensi dan over load yang langsung ditindak sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, berdasarkan operasi gabungan penertiban "lebih ukuran dan lebih beban" tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, rata-rata sebanyak 1.485 truk melanggar atau 34 persen dari total truk yang terjaring.
Dalam pada itu, jumlah kejadian khusus pada tahun 2024 sampai dengan Februari 2025 sebanyak 195 kejadian, dengan faktor penyebab dominan pada manusia 19 persen dan faktor kendaraan 86 persen. Faktor kendaraan terbesar disebabkan pecah ban sebanyak 27 kejadian dan kerusakan mesin 25 kejadian.
Disisi lain, jenis pelanggaran/kejahatan over dimensi adalah, tahun 2021 mengalami 21kejadian, tahun 2022 -130 kejadian, tahun 2023 - 15 kejadian, tahun 2024 - 25 kejadian, dan tahun 2025 (sampai Februari) 9 kejadian. Sedang kecelakaan lalu lintas akibat over dimensi, tahun 2023 - 58 kejadian 18 orang meninggal dunia, 2024 - 33 kejadian 18 orang meninggal dunia, dan tahun 2025 (sampai Februari) - 3 kejadian 10 orang meninggal dunia.
Tahun 2025, meski data nasional masih dalam proses rekapitulasi, tren awal menunjukkan adanya penurunan pelanggaran sebagai hasil dari penegakan hukum yang konsisten. Penindakan terhadap kendaraan over dimensi dan over load merujuk pada pasal 307 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana penjara hingga satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta bagi pelanggar ketentuan teknis kendaraan.
Lebih lanjut, Agus Suryo menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan teknologi seperti ETLE, CCTV, dan sistem pengawasan terpadu di lapangan.
“Penegakan hukum terhadap kendaraan over dimensi dan over load tidak hanya tentang menindak pelanggar, tetapi juga menyelamatkan ribuan nyawa di jalan raya serta melindungi aset negara dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kendaraan tidak sesuai spesifikasi,” ujarnya.
Korlantas Polri akan terus memperkuat patroli, pemeriksaan lapangan, dan edukasi kepada pemilik kendaraan angkutan barang dalam mendukung program zero over dimensi dan over load yang ditetapkan pemerintah.
Halaman Selanjutnya
Berdasarkan data jembatan timbang Kementerian Perhubungan, diketahui bahwa sekitar 80% truk mengalami pelanggaran muatan (over load) dan sekitar 25% mengalami pelanggaran dimensi (over dimensi).