6 hours ago
3
Jakarta, VIVA - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengungkap kriteria pelajar bermasalah yang "disekolahkan" di barak militer. Mulai dari pelaku tawuran hingga pemain game Mobile Legends.
"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend (ML)," ujar Dedi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 April 2025.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Sela-sela Rapat Bersama Komisi II DPR RI
Photo :
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Selain itu, pelajar yang tidurnya larut, melawan orang tua, dan melakukan pengancaman juga masuk kriteria. Kemudian, berlaku juga bagi pelajar yang suka bikin masalah dan kerap bolos.
"Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya," tutur dia.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jawa Barat agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Dedi mengatakan rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, tentunya bekerja sama dengan TNI dan Polri.
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi.
Dedi mengungkapkan tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.
"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.
Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
Selain fokus pada siswa, Dedi turut memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang menurutnya harus dilakukan secara transparan dan profesional.
"Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," tutur dia.
Halaman Selanjutnya
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi.
