4 hours ago
2
Tel Aviv, VIVA – Kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah memutuskan untuk meningkatkan serangan terhadap kelompok militan Palestina Hamas di Gaza. Tujuan utama dari peningkatan operasi ini adalah merebut seluruh wilayah kantong tersebut dan menguasainya secara penuh. Demikian disampaikan seorang pejabat Israel pada Senin, 5 Mei 2025
Laporan dari penyiar publik Israel, KAN, yang mengutip sumber pejabat yang mengetahui detail rencana tersebut, menyebutkan bahwa rencana ini akan dilaksanakan secara bertahap dan diperkirakan memakan waktu beberapa bulan. Fokus awal pasukan Israel akan tertuju pada satu area di wilayah Gaza yang telah porak-poranda akibat konflik berkepanjangan.
Tentara Israel saat melakukan operasi militer di Gaza, Palestina
Photo :
- AP Photo/Ariel Schalit
Dikutip dari Reuters, Menteri Kabinet Keamanan Israel, Zeev Elkin, menyatakan bahwa tenggat waktu pelaksanaan rencana ini dapat membuka peluang untuk terjadinya gencatan senjata dan pembicaraan mengenai pembebasan sandera. Peluang ini diharapkan muncul menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke kawasan tersebut pada minggu depan.
"Masih ada peluang hingga Presiden Trump mengakhiri kunjungannya ke Timur Tengah, jika Hamas memahami bahwa kami serius," ujar Elkin kepada Kan pada Senin.
Israel, yang saat ini telah menguasai sekitar sepertiga wilayah Gaza, kembali melanjutkan operasi darat pada bulan Maret lalu. Langkah ini diambil setelah upaya gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat, yang sebelumnya berhasil menghentikan pertempuran selama dua bulan, mengalami kegagalan. Sejak saat itu, Israel memberlakukan blokade total terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah Gaza.
Elkin menjelaskan bahwa strategi militer kali ini berbeda. Alih-alih hanya menyerang suatu area dan kemudian menarik diri seperti yang selama ini dilakukan, pasukan Israel kini akan mempertahankan dan menguasai wilayah yang berhasil direbut. Langkah ini akan terus dilakukan hingga Hamas dikalahkan atau setuju untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza.
Namun, seruan untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza telah ditolak mentah-mentah oleh Hamas. Sementara itu, Israel belum memberikan visi yang jelas mengenai masa depan Gaza pasca-konflik.
Tekanan internasional terus meningkat agar Israel mengakhiri kampanye militernya, yang telah menyebabkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dan kini sangat bergantung pada pasokan bantuan yang terus menipis akibat blokade.
Pejabat Israel mengungkapkan bahwa rencana ofensif yang baru disetujui ini akan melibatkan pemindahan penduduk sipil Gaza ke wilayah selatan. Selain itu, langkah-langkah akan diambil untuk mencegah bantuan kemanusiaan jatuh ke tangan Hamas, meskipun blokade secara keseluruhan belum akan dicabut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Minggu lalu mengecam apa yang mereka sebut sebagai rencana baru Israel untuk mendistribusikan bantuan melalui pusat-pusat yang dikelola oleh Israel. PBB menilai rencana ini tidak efektif dan berpotensi memperburuk situasi kemanusiaan.
VIVA Militer: Tentara Israel mengadang truk pembawa bantuan ke Gaza
Pada Senin, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, Jan Egeland, melalui platform X menyatakan bahwa Israel menuntut PBB dan organisasi non-pemerintah untuk menghentikan sistem distribusi bantuan mereka di Gaza. Tuntutan ini semakin menambah kekhawatiran akan nasib jutaan warga Gaza yang membutuhkan bantuan mendesak.
"Mereka ingin memanipulasi dan memiliterisasi semua bantuan untuk warga sipil, memaksa kami untuk mengirimkan pasokan melalui pusat-pusat yang dirancang oleh militer Israel, setelah pemerintah setuju untuk membuka kembali penyeberangan. NRC akan terus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan kami, bersama dengan semua rekan kami, menolak untuk mengambil bagian dalam skema baru ini,” ujar Jan Egeland
Halaman Selanjutnya
Tekanan internasional terus meningkat agar Israel mengakhiri kampanye militernya, yang telah menyebabkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dan kini sangat bergantung pada pasokan bantuan yang terus menipis akibat blokade.
