Soal Usulan Kirim Siswa yang Ikut Tawuran ke Barak TNI, Begini Kata Disdik Jakarta

• 

• Berita

• Metro

Senin, 5 Mei 2025 - 21:09 WIB

Jakarta, VIVA – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa-siswa yang bermasalah dan kerap kali melakukan aksi tawuran ke barak militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) perbincangan di kalangan masyarakat.

Hanya saja, Dinas Pendidikan Jakarta menyebutkan bahwa untuk saat ini di Jakarta belum ada pihak yang mengusulkan kebijakan seperti itu.

“Sementara belum ada,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta, Sarjoko, kepada wartawan, Senin, 5 Mei 2025.

Lebih lanjut, Sarjoko menyampaikan untuk saat ini pihaknya melakukan masih melakukan evaluasi soal kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memproses siswa-siswa yang bermasalah yang kerap melakukan aksi tawuran.

Hal tersebut menanggapi pertanyaan awak media soal masih banyaknya aksi tawuran yang kerap terjadi di kalangan pelajar Jakarta meski hukuman Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih diberlakukan.

Sarjoko mengatakan setiap kebijakan tentunya bakal dilaporkan kepada pimpinan untuk bagaimana nantinya menentukan tindak lanjutnya.

“Itu menjadi bagian dari evaluasi kita bagaimana nanti kita menentukan arah kebijakan lebih lanjut. Tentu kita juga setiap kebijakan apap un nanti kita laporkan kepada pimpinan dulu,” tutur Sarjoko.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo merespons soal kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang bakal “sekolahkan” siswa bermasalah ke barak TNI.

Pramono menegaskan bahwa Provinsi Jakarta memiliki kebijakan tersendiri untuk menangani siswa bermasalah. “Jakarta punya kebijakan tersendiri,” ujar Pramono Anung kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Namun, Pramono belum menjelaskan secara rinci terkait kebijakan untuk menghadapi siswa bermasalah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menggulirkan rencana untuk “menyekolahkan” siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.