7 hours ago
5
Depok, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa jika dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia akan memberikan gaji sebesar Rp10 juta kepada setiap kepala keluarga di ibu kota.
Hal ini disampaikan Dedi saat berbicara dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) 2025, yang berlangsung di Bandung pada Selasa, 6 Mei 2025.
Dalam pidatonya, Dedi menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang mencapai sekitar Rp90 triliun. Menurut perhitungannya, dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa atau setara dengan dua juta kepala keluarga, maka anggaran Rp20 triliun dinilai cukup untuk menggaji masing-masing keluarga sebesar Rp10 juta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau pembinaan siswa nakal di Purwakarta
"Jakarta itu penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya Rp90 triliun. Kalau dari 10 juta itu ada dua juta kepala keluarga, berarti bisa dikasih Rp10 juta per KK. Kalau saya jadi gubernur, saya bagi," ujar Dedi dalam video yang diunggah akun X @kegblgnunfaedh.
Namun, Dedi juga menegaskan bahwa pernyataannya bukan sekadar tentang pembagian uang, melainkan gambaran pentingnya distribusi anggaran yang lebih adil antarwilayah di Indonesia. Ia mencontohkan perbedaan signifikan antara Jakarta dan Jawa Barat, yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar namun hanya memiliki APBD sebesar Rp36 triliun.
Respons Warganet
Pernyataan Dedi sontak memicu perdebatan sengit di media sosial. Pada kolom komentar unggahan, banyak warganet yang merespons dengan nada sinis dan mempertanyakan logika di balik ide tersebut. Sejumlah komentar menyindir bahwa itu hanya bentuk pencitraan politik semata.
“Walau saya dukung program KDM di Jabar, tapi untuk statmen dia yg satu ini asli ngibul. Sekali pun beliau andai kata jadi gubernur DKI kagak bakal sawer duit 10 juta perKK buat warga DKI. Fokus lanjut benahi Jabar aja,” komentar salah seorang warganet.
Warganet lainnya mengkritik gagasan tersebut karena menilai APBD seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan memberikan subsidi pada sektor penting seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Mereka menyebut bahwa sebagian besar anggaran Jakarta sudah terserap ke berbagai program vital seperti subsidi MRT, TransJakarta, Jaklingko, BPJS PBI, Pangan Murah, dan Kartu Jakarta Pintar.
“Padahal jaman sekarang dia bisa liat alokasi anggaran itu kemana. untuk transportasi umum aja,subsidi MRT & Transjakarta aja 4,3 triliun. itupun kebanyakan dinikmati pengguna non ktp jakarta (termasuk warga jawa barat: Depok,Bekasi,Bogor). BPJS PBI, KJP dll,” kata warganet lain.
“APBD bukan buat dibagi cuma-cuma ke rakyat. APBD untuk biaya pembangunan, subsidi transportasi, subsidi kesehatan, pendidikan. Ini org pencitraannya kelewatan. Kejar tayang ngoten tiap hari jadinya byk kontennya isinya ngawur. Yg ptg ditepuki gegap gempita sm penyembahnya,” celetuk warganet.
Namun, ada juga yang membela Dedi. Mereka menilai publik keliru memahami maksud dari pernyataan tersebut. Menurut mereka, Dedi tidak berniat memberikan uang tunai cuma-cuma, melainkan berbicara tentang sistem yang memungkinkan keluarga Jakarta mendapatkan penghasilan layak melalui program-program kerja terencana.
“Bukan dibagi duitnya kayak bansos, tapi digaji melalui skema kerja! Banyak banget yang gagal paham,” tulis seorang warganet yang mendukung Dedi.
Halaman Selanjutnya
Pernyataan Dedi sontak memicu perdebatan sengit di media sosial. Pada kolom komentar unggahan, banyak warganet yang merespons dengan nada sinis dan mempertanyakan logika di balik ide tersebut. Sejumlah komentar menyindir bahwa itu hanya bentuk pencitraan politik semata.
