6 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan Pimpinan KPK sempat memberikan usul kepada pemerintah agar semua partai politik mendapatkan dana yang besar. Menurut dia, yang besar itu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," ujar Fitroh dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi 'state capture corruption: belajar dari skandal e-KTP' yang disiarkan di YouTube KPK pada Kamis, 15 Mei 2025.
Fitroh Rohcahyanto terpilih menjadi pimpinan KPK 2024-2029
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Dia menyebut, usulan tersebut dilakukan ketika menjalani fit and proper test pencalonan Pimpinan KPK bersama DPR. Usulan itu, kata dia, keluar ketika mendapat berbagai pertanyaan mengenai penyebab utama adanya korupsi.
"Ketika saya fit and proper test ada satu penanya dari anggota dewan, 'sesungguhnya penyebab utama dari korupsi itu apa?'. Saya dengan tegas menjawab, sistem politik yang menjadi faktor utama menurut saya sehingga terjadi korupsi yang cukup masif," kata Fitroh.
Menurutnya, korupsi muncul karena sistem politik negara Indonesia. Hal itu membuat calon legislatif dari partai politik harus mengeluarkan modal yang besar agar bisa menang.
"Ketika (ada) pemodalnya, pasti juga ada timbal baliknya. Nah, timbal baliknya apa? Yang sering terjadi di kasus korupsi timbal baliknya ketika menduduki jabatan, tentu akan memberikan kemudahan bagi para pemodal ini untuk menjadi pelaksana kegiatan proyek-proyek di daerah, di kementerian, maupun di dinas-dinas," jelas Fitroh.
Pimpinan berlatar belakang jaksa itu menuturkan, bahwa KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Namun, rekomendasi dari lembaga antirasuah justru tak digubris secara serius karena menyangkut keuangan.
"Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi barang kali bisa mengurangi. Sehingga, seluruh proses dalam baik proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pejabat-pejabat publik itu dicover oleh partai politik," ucap dia.
Pun, kata Fitroh, sistem rekrutmen dalam memilih pihak yang dicalonkan, partai politik harus membuat proses seleksi dan asesmen. Sehingga, hal yang paling utamanya menjadi dasar penilaian ialah integritas.
'Karena kalau bicara kapasitas kecerdasan kepintaran otak, tanpa memiliki integritas ya sangat sulit untuk membangun kesadaran antikorupsi. Apalagi menjadi pejabat memiliki peluang besar, kesempatan besar untuk mencuri uang rakyat. Untuk mencuri, menggunakan uang yang bukan haknya. Kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit," tukas Fitroh.
Halaman Selanjutnya
Pimpinan berlatar belakang jaksa itu menuturkan, bahwa KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Namun, rekomendasi dari lembaga antirasuah justru tak digubris secara serius karena menyangkut keuangan.
