1 week ago
5
Hamilton, VIVA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa otoritas Israel telah menolak setidaknya 68 persen, dari upaya mereka untuk mengkoordinasikan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak 18 Maret 2025 lalu.
Mengutip data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza saat ini mengalami "kendala berat".
"Hal ini disebabkan oleh meluasnya operasi militer serta blokade terhadap bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial yang telah berlangsung selama lebih dari lima pekan," kata Dujarric dikutip pada Kamis, 10 April 2025.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 22 Oktober 2024, memperingatkan hambatan oleh Israel dalam mencegah bantuan kemanusiaan penting di Jalur Gaza akan mengakibatkan banyaknya kematian.
Menurut dia, Otoritas Israel telah menolak 68 persen dari 170 upaya PBB untuk menjangkau warga di berbagai wilayah Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan sejak 18 Maret.
Selain itu, Ia juga mencatat bahwa Israel terus menolak seluruh upaya untuk mengambil pasokan bantuan yang telah masuk ke Gaza dan diturunkan di titik perbatasan sebelum penutupan pengiriman barang pada 2 Maret.
"Penolakan-penolakan itu menghambat para pekerja kemanusiaan menjalankan misi penting yang menyelamatkan nyawa," ujarnya.
Kemudian, Dujarric juga mengungkapkan bahwa telah terjadi serangan mematikan terhadap pekerja kemanusiaan dan fasilitas bantuan.
"Hanya sejak kemarin, otoritas Israel telah menolak delapan dari 14 upaya petugas bantuan PBB untuk mengakses warga yang membutuhkan pertolongan darurat," lanjutnya.
Meskipun kondisi semakin sulit, Dujarric menegaskan bantuan kemanusiaan tetap akan disalurkan.
"PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya tetap berkomitmen untuk bertahan dan terus menyalurkan bantuan," katanya.
Pasukan militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan ke Gaza sejak 18 Maret, menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya. Serangan tersebut menggagalkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sebelumnya tercapai pada Januari.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza, seiring dengan terus dijalankannya rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.(Ant)
Halaman Selanjutnya
Kemudian, Dujarric juga mengungkapkan bahwa telah terjadi serangan mematikan terhadap pekerja kemanusiaan dan fasilitas bantuan.
