PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo tapi Janji Tetap Kritis, Istana Bilang Begini

• 

• Berita

• Politik

Senin, 19 Mei 2025 - 15:18 WIB

Jakarta, VIVA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi angkat bicara soal kepala daerah PDIP yang ingin selaras dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  Namun, kepala daerah PDIP tetap ingin kritis.

Hasan menilai hal tersebut sangat baik. Menurut dia, program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah akan selaras.

"Ya, bagus itu ya. Jadi, ada arahan untuk kepala daerah untuk menyelaraskan program pusat dengan pemerintah di daerah itu justru sangat bagus," kata Hasan di kantornya, Senin, 19 Mei 2025.

Bagi dia, program dari pusat dengan daerah nanti akan nyambung. "Jadi, kita optimis justru malah nanti akan nyambung program-program dari pusat dengan program-program dari daerah itu akan nyambung," tutur Hasan.

Hasan menambahkan DPR juga bisa mengawasi program-program pemerintahan Presiden Prabowo agar berjalan dengan baik.

"Mereka bisa melakukan pengawasan, mereka bisa melakukan pemantauan supaya program-program yang memang dijanjikan ini bisa terlaksana sebaik mungkin," jelas Hasan.

Hasan menekankan seluruh pemerintahan Presiden Prabowo harus kompak pusat hingga ke daerah.

"Jadi kalau pemerintah itu kan dari atas sampai ke bawah itu kompak. Tempatnya kritis itu adalah di DPR. Nah, jadi kalau yang di DPR mau kritis kan nggak apa-apa, sah-sah saja gitu," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan kepada seluruh kepala daerah PDIP untuk mensukseskan program pemerintah Prabowo Subianto. Ganjar menuturkan, PDIP menghormati apa yang pemerintah pusat lakukan selama ini. 

Ganjar menyampaikan itu saat pengarahan tertutup terhadap para kepala daerah asal PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 16 Mei 2025.

"Saya kira iya. Kita juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, yang sudah menjadi program nasional dan daerah harus mensukseskan," kata Ganjar. 

Ganjar menuturkan, kepala daerah asal PDIP akan melakukan sinkronisasi dengan program pemerintah pusat. Maka itu, ketika membutuhkan pertolongan pemerintah pusat pun, para kepala daerah mudah berkomunikasi. 

"Tinggal bagaimana mensinkronkan. Ketika ada kapasitas yang kurang, bagaimana kita menyelesaikan. Ketika ada problem muncul di daerah dan butuh pertolongan dari pusat, bagaimana cara kita berkomunikasi," jelas Ganjar.