4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan industri baja merupakan mother industri karena mencakup hampir semua industri yang ada. Karena merupakan ibu dari semua industri, maka tentu industrinya harus sehat, agar anak-anak industrinya pun ikut sehat.
Menurutnya, ini perlu diperhatikan betul oleh pemerintah sebab industri baja merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.
"Saat ini industri baja nasional seperti tergopoh-gopoh terutama menghadapi serbuan banjirnya baja impor di dalam negeri. Apalagi ditambah dengan permintaan baja dalam negeri yang menurun akibat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah," ujar Saleh Husin dalam forum diskusi yang dilakukan oleh Asosiasi Besi dan Baja Indonesia bersama Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia 2025, dikutip Sabtu, 24 Mei 2025.
Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Perindustrian Saleh Husin (ketiga dari kiri)
Ia mengingatkan bahwa penertiban pasar oleh pemerintah sangat diperlukan. Ini penting agar tidak beredar baja yang tidak standar atau yang biasa kita kenal dengan besi banci, yang banyak beredar di black market.
Di samping itu, pemerintah juga diminta dapat mengatur agar baja yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri untuk tidak diimpor lagi dari luar negeri, agar daya saing baja nasional meningkat.
"Inilah keluhan dan suara dari pelaku industri baja dalam negeri, baik melalui asosiasi maupun Kadin tentang hal ini yang mereka sampaikan, dan memang beberapa dari mereka juga tergabung dalam Kadin Perindustrian," katanya.
Walaupun dalam regulagi tentang penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sudah ada tapi implementasi di lapangan disebutnya masih lemah.
"Nah untuk itu agar baja nasional menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dan dapat tumbuh berkembang maka perlu ada penegasan khusus didalam rapat kabinet terbatas dari bapak Presiden Prabowo. Penegasan ini yakni agar belanja APBN, APBD dan BUMN wajib menggunakan baja produksi dalam negeri," ujar mantan Menteri Perindustrian itu.
Halaman Selanjutnya
Walaupun dalam regulagi tentang penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sudah ada tapi implementasi di lapangan disebutnya masih lemah.
