9 hours ago
4
Jakarta, VIVA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya sebesar 4,87 persen secara year on year (yoy). Kondisi itu melambat dibandingkan kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan dinamika global saat ini menimbulkan risiko ketidakpastian pasca kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menimbulkan perang dagang. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian Indonesia.
"Hal-hal tadi tentu juga mempengaruhi kondisi di Indonesia yang ditunjukkan oleh kinerja pertumbuhan pada kuartal I-2025 di tingkat 4,8 persen," kata Mahendra dalam konferensi pers Jumat, 9 Mei 2025.
Ketua DK OJK, Mahendra Siregar.
Namun, ia menyampaikan bila dibandingkan dengan negara ASEAN, penurunan pertumbuhan Indonesia tidak sebesar negara-negara tetangga lainnya.
"Oleh karena itu, maka sekalipun tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari perkiraan semula, kita berharap bahwa resiliensi dari perekonomian Indonesia terhadap perkembangan dinamika global tadi, bisa tetap kuat sehingga tidak terlalu terdampak," jelasnya.
Maka itu, Mahendra mengatakan OJK memiliki beberapa fokus untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diantaranya memberikan ruang bagi sektor keuangan untuk semakin kontributif bagi perekonomian, termasuk mendorong pertumbuhan.
"Antara lain dengan mengambil peran strategis di berbagai program dan kebijakan yang juga dilakukan oleh pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga," ujarnya.
Selain itu, Mahendra mengatakan bahwa OJK terus merumuskan, menjaga, dan menjalankan berbagai langkah untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah itu dengan perluasan aktivitas lembaga jasa keuangan, pengembangan instrumen keuangan yang inovatif.
Selain itu, dengan kemudahan akses keuangan, dan kebijakan untuk mengurai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh industri.
Pun, dia menambahkan OJK juga sedang melakukan finalisasi aturan untuk permudah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan akses pembiayaan.
"Kami mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun para pemaku kepentingan, termasuk dunia usaha, untuk terus meningkatkan daya saing di sektor keuangan, sehingga dapat meningkatkan daya saing sektor riil secara menyeluruh," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya
"Antara lain dengan mengambil peran strategis di berbagai program dan kebijakan yang juga dilakukan oleh pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun di daerah, dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik. Sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga," ujarnya.
