Washington, VIVA – Pemimpin Minoritas Senat AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, pada Senin, 19 Mei 2025, mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan melarang penggunaan pesawat asing sebagai Air Force One, pesawat resmi yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat.
Langkah ini diambil setelah munculnya laporan bahwa Presiden Donald Trump berencana menerima pesawat senilai US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) dari Qatar, yang menurut para ahli hukum menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai cakupan undang-undang yang berkaitan dengan hadiah dari pemerintah asing dan dimaksudkan untuk mencegah korupsi serta pengaruh yang tidak semestinya.
Rancangan undang-undang yang diberi nama "Presidential Airlift Security Act" ini akan melarang Departemen Pertahanan menggunakan dana untuk memperoleh atau memodifikasi pesawat asing agar digunakan sebagai transportasi udara presiden.
Presiden A Donald Trump berbicara di Lusail Palace, Doha, Qatar
Photo :
- AP Photo/Alex Brandon
Schumer menekankan bahwa memodifikasi pesawat mewah yang ditawarkan oleh keluarga kerajaan Qatar akan memerlukan peningkatan keamanan, perbaikan komunikasi untuk mencegah penyadapan, dan peralatan untuk menangkal serangan rudal, yang biayanya bisa sangat besar mengingat upaya Boeing Co saat ini untuk membangun dua pesawat Air Force One baru melebihi US$ 5 miliar (Rp 82,2 triliun).
Meskipun kemungkinan besar rancangan undang-undang ini tidak akan menjadi hukum, mengingat Partai Republik yang dipimpin oleh Trump memegang mayoritas di Senat.
Selain itu, langkah ini menandai upaya lain oleh Partai Demokrat untuk menentang rencana tersebut. Schumer pekan lalu berjanji untuk memblokir semua calon pejabat Departemen Kehakiman Trump sampai lembaga tersebut melaporkan apa yang diketahuinya tentang tawaran Qatar.
Melansir dari ANews, Selasa 20 Mei 2025, beberapa anggota Partai Republik di Kongres juga menyuarakan keprihatinan mereka terhadap tawaran Qatar. Namun, Trump mengatakan akan "bodoh" baginya untuk menolak tawaran tersebut.
Pesawat Boeing 747 mewah yang ditawarkan oleh Qatar saat ini berada di San Antonio, Texas, menunggu perombakan khusus dari kontraktor pertahanan agar Presiden Trump dapat menggunakannya sebagai Air Force One berikutnya.
Belum jelas seberapa cepat pesawat tersebut akan siap digunakan oleh Trump. Namun, para ahli memperingatkan bahwa mempercepat proses modifikasi dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.
Para ahli etika khawatir tentang implikasi dari Trump menerima pesawat mewah dari Qatar. Mereka menekankan bahwa pejabat terpilih tidak dapat menerima hadiah asing yang signifikan tanpa persetujuan kongres.
Sementara itu, Qatar mengklaim bahwa belum ada keputusan final yang dibuat mengenai tawaran tersebut. Trump, di sisi lain, mengonfirmasi transaksi tersebut sebagai transparan melalui media sosial.
Langkah Schumer ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di kalangan Partai Demokrat tentang potensi pelanggaran standar etika dan pengaruh asing di tingkat tertinggi pemerintahan. Mereka berharap isu ini akan memobilisasi pemilih yang kecewa dengan menyoroti dugaan korupsi dan pengaruh asing dalam pemerintahan Trump.
Sementara itu, Trump telah menolak kritik tersebut, dan menyebutnya sebagai "kebodohan" untuk menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah keputusan praktis mengingat keterlambatan Boeing dalam mengirimkan pesanan Air Force One baru yang telah dinegosiasikan ulang selama masa jabatan pertamanya.
Situasi ini menyoroti ketegangan antara kepentingan nasional, etika pemerintahan, dan hubungan internasional, serta bagaimana keputusan presiden dapat mempengaruhi persepsi publik dan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.
Halaman Selanjutnya
Pesawat Boeing 747 mewah yang ditawarkan oleh Qatar saat ini berada di San Antonio, Texas, menunggu perombakan khusus dari kontraktor pertahanan agar Presiden Trump dapat menggunakannya sebagai Air Force One berikutnya.