1 week ago
10
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan semua pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, dan akomodatif terhadap efisiensi belanja negara serta dinamika pasar keuangan.
Sri Mulyani memastikan semua pembiayaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tetap terjaga, bahkan ketika muncul inisiatif-inisiatif baru yang harus dilakukan, semua masuk dalam pembiayaan APBN.
"Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
"Banyak yang mengatakan apakah APBN jebol? Tidak. Semua program bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada," tegas Sri Mulyani
Menurut Sri Mulyani, program pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pembangunan desa dan koperasi desa juga sudah masuk dalam APBN -- anggaran dana desa.
"Governance-nya yang kita sekarang workout tapi tidak menambah amplop, sehingga kemudian orang menganggap akan menambah pengeluaran yang membuat APBN kita tidak suistanable," ujarnya
Pun dengan kebijakan pertahanan semesta, baik untuk alutsista, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, sudah masuk dalam APBN. Danantara yang baru diluncurkan, termasuk penggunaan deviden juga sudah dihitung dampaknya ke APBN.
"Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confident, karena ini penting sekali," tegasnya
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan pembiayaan dalam APBN berjalan sesuai jalur (on track), dengan biaya dana (cost of fund) yang tetap efisien dan risiko yang terus dimitigasi secara aktif.
Hingga akhir Maret 2025, realisasi pembiayaan anggaran tercatat mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target APBN 2025.
Angka tersebut mencakup realisasi pembiayaan utang sebesar Rp270,4 triliun (34,8 persen) dan pembiayaan non-utang sebesar Rp20,4 triliun (12,8 persen).
Pemerintah juga tetap mengandalkan penerbitan utang neto secara regular, dengan realisasi saat ini masih dalam kisaran 30 persen dari total target pembiayaan utang neto APBN 2025.
Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), lanjutnya, terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memitigasi tekanan di sektor keuangan.
Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan fiskal di tengah berbagai ketidakpastian global.
Dari sisi belanja negara, pemerintah tetap menjaga ritme dan kualitas pengeluaran meski menghadapi kebutuhan program-program besar.
Menkeu menyampaikan, realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga Maret mencapai Rp196 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp217 triliun yang mencakup subsidi dan pembayaran pensiun.
"Presiden memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik," ungkapnya
Halaman Selanjutnya
Pun dengan kebijakan pertahanan semesta, baik untuk alutsista, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, sudah masuk dalam APBN. Danantara yang baru diluncurkan, termasuk penggunaan deviden juga sudah dihitung dampaknya ke APBN.
