TKD Dipangkas, Pemprov Jakarta Efisiensi Besar-besaran: Anggaran Seremonial hingga Hibah Kurang Strategis Dipotong

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan langkah efisiensi besar-besaran dalam penyusunan APBD 2026, menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun.

Sejumlah pos anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, konsumsi, hingga biaya seremonial bakal dipangkas hingga 50 persen untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim, mengatakan Pemprov DKI saat ini tengah melakukan penyesuaian komprehensif APBD 2026 melalui koordinasi internal dan bersama DPRD DKI.

Prinsip utama yang dipegang, kata dia, adalah menjaga kepentingan masyarakat tanpa mengorbankan program inti.

“Untuk APBD 2026, kami sedang lakukan penyesuaian komprehensif melalui rapat koordinasi internal dan dengan DPRD. Prinsipnya yakni prioritas masyarakat dulu, efisiensi ketat, dan kreatif cari tambahan pendapatan. Tidak ada proker inti yang dihilangkan, tapi ada realokasi dan pengurangan di area non-esensial,” ujar Chico saat dihubungi tvOnenews.com, dikutip Senin 13 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, strategi efisiensi dilakukan dengan dua langkah besar yaitu pemangkasan belanja non-prioritas dan realokasi anggaran internal. Langkah pertama ditargetkan bisa menghemat hingga Rp 5–10 triliun.

“Potong perjalanan dinas, konsumsi/makan-minum, seminar, percetakan, dan biaya seremonial hingga 50 persen,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov juga akan mengurangi hibah yang kurang strategis dan mengalihkan dananya ke program langsung yang lebih berdampak, seperti bantuan sosial pangan dan layanan kesehatan.

“Belanja pegawai tidak potong gaji, tapi batasi rekrutmen baru dan evaluasi tunjangan kinerja jika perlu,” lanjutnya.

Langkah kedua, menurut Chico, adalah melakukan penyisiran ulang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar setiap rupiah belanja diarahkan pada sektor yang langsung dirasakan warga.

“Sisir ulang RKA SKPD, fokus ke belanja yang langsung dirasakan warga, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan lingkungan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memuji sikap tenang dan kooperatif Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menerima pemangkasan dana transfer tanpa protes, meski nilainya terbesar secara nasional.

“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, yang enggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi,” ujar Purbaya berseloroh di Balai Kota.

Sebagai catatan, Pemprov DKI sebelumnya telah merancang APBD 2026 sebesar Rp 95,35 triliun dengan proyeksi transfer pusat mencapai Rp 26 triliun. Namun, setelah kebijakan pemangkasan, dana transfer menyusut menjadi Rp 15 triliun, sehingga total APBD disesuaikan menjadi Rp 79,06 triliun.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov DKI memastikan seluruh program prioritas publik tetap aman, sementara efisiensi akan difokuskan pada sektor yang tidak berdampak langsung bagi warga.