Verrell Bramasta Minta Pemerintah Libatkan Psikolog dalam Wacana Barak Sekolah

• 

• Showbiz

• Gosip

Jumat, 9 Mei 2025 - 18:10 WIB

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, menyampaikan pandangannya terkait wacana pembinaan siswa melalui pendekatan barak yang sempat mencuat dan menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan di sektor pendidikan harus tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, berpihak kepada peserta didik, serta memperhatikan aspek psikologis mereka.

“Komisi X memiliki fungsi pengawasan dan penyuarakan aspirasi, terutama dalam isu-isu pendidikan yang menyentuh langsung kehidupan siswa. Tugas kami mengawal. Dan dalam hal ini, kami menyerap banyak masukan dari masyarakat yang perlu didengar,” ujar Verrell. Scroll lebih lanjut ya.

Politikus muda dari Fraksi PAN tersebut menekankan bahwa munculnya kritik terhadap kebijakan pembinaan bukan berarti penolakan secara menyeluruh. Ia menilai kritik justru bagian dari proses demokratis untuk memastikan kebijakan berjalan secara adil dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mental anak-anak.

“Bersuara bukan berarti melawan. Kritik bukan soal menolak, tapi bagian dari upaya mengawal kebijakan agar tetap adil, efektif, dan tidak melukai psikologis anak didik kita. Kami mendukung program yang berpihak, sambil terus membuka ruang untuk mendengar berbagai aspirasi,” tambahnya.

Dalam konteks pendekatan barak dalam pembinaan siswa, Verrell menyampaikan perlunya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik, psikolog, orang tua, hingga siswa itu sendiri. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak bisa digeneralisasi karena setiap siswa memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda.

“Pendekatan dalam pendidikan tidak bisa dipaksakan satu model untuk semua. Apalagi jika menyangkut perkembangan karakter dan mental remaja. Kami ingin memastikan bahwa suara siswa dan orang tua juga mendapat ruang dalam proses ini,” lanjut Verrell.

Lebih lanjut, ia menyambut baik meningkatnya keterlibatan publik dalam diskusi kebijakan pendidikan. Menurutnya, hal itu mencerminkan demokrasi yang sehat di mana masyarakat ikut berperan aktif mengawasi dan memberi masukan terhadap arah kebijakan negara.

“Kami terbuka terhadap semua aspirasi. Justru itu tugas kami; menyerap, menyuarakan, dan mengawasi. Mari lihat isu ini secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” pungkasnya.