4 hours ago
2
Jakarta, VIVA – Menteri BUMN, Erick Thohir, datang ke Gedung Merah Putih KPK, Selasa 29 April 2025 petang. Kedatangannya itu, turut membahas sejumlah hal. Salah satunya adanya perubahan pola kerja Kementerian BUMN dibawah UU BUMN yang baru disahkan.
Kemudian, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa kedatangannya ke lembaga antirasuah hari ini merupakan salah satu perintah Presiden Prabowo Subianto dalam acara Townhall Meeting Danantara dengan BUMN yang digelar kemarin.
"Salah satunya, salah satunya bapak Presiden memberikan arahan yang tegas kemarin, bahwa pola pekerjaan yang sudah berjalan selama ini harus terus diperbaiki," ujar Erick Thohir di KPK, Selasa 29 April 2025.
Erick menjelaskan, bahwa Prabowo meminta Kementerian BUMN harus bisa menumbuhkan perekonomian di Indonesia saat ini. Terlebih, kini tengah terjadi perang dagang yang kian ketat.
"Beliau apresiasi dengan kinerja hari ini, tetapi dengan persaingan global yang sangat kompleks hari ini, teman-teman media tahu lah kompleksitas daripada perang dagang, perang tarif, kebijakan ekonomi, tetapi kan kembali, kita sebagai negara harus terus tumbuh," jelas Erick.
"Nah salah satunya tentu tadi, bagaimana kita memperbaiki sistem dan harus terus lebih efisiensi ke depan, sehingga value creation yang diharapkan juga lebih tinggi ke depan," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Acara Townhall Meeting Danantara bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin, 28 April 2025 sore yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, berlangsung tertutup. Prabowo mengungkap alasan acara tersebut digelar tertutup.
Kepala Negara mengatakan, dirinya banyak menegur jajaran direksi dalam acara tersebut. Sehingga, acara itu digelar secara tertutup.
"Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi direksi," kata Prabowo kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.
Prabowo mengaku tak enak jika teguran terhadap jajaran direksi disaksikan secara terbuka.
"Kan enggak enak kalau ditegur depan kalian," tutur dia.
Dalam acara tersebut, Prabowo hadir didampingi enam menteri koordinator Kabinet Merah Putih (KMP), serta pejabat lengkap BPI Danantara.
Adapun enam menko yang hadir adalah Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Sementara, jajaran BPI Danantara yang hadir antara lain, CEO BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, COO BPI Danantara Dony Oskaria, CIO BPI Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPI Danantara sekaligus Menteri BUMN, Erick Thohir serta Wakil Ketua Dewas BPI Danantara, Muliaman D Hadad.
Alasan Menteri BUMN Datang ke KPK
Menteri BUMN, Erick Thohir datang ke KPK pada Selasa 29 April 2025 ternyata untuk membahas soal pengawasan setelah adanya perubahan pola kerja di Kementerian BUMN. Pasalnya, ada sejumlah batasan yang dulu belum tertuang dalam UU BUMN yang baru saja disahkan.
"Untuk juga mulai berkonsultasi, tapi juga bersinkronisasi, sehingga nanti ada kesepakatan yang efektif, sesuai dengan perubahan yang adanya yang kita lihat sekarang adanya UU BUMN hari ini," ujar Erick Thohir di KPK, Selasa 29 April 2025.
Erick menjelaskan bahwa Kementerian BUMN kini terjadi perubahan penugasan dan pola kerja. Perubahan-perubahan itupun sudah disampaikan kepada pimpinan KPK.
"Dimana tadi yang saya sampaikan, kita mempunyai saham seri A, artinya kita ada juga membantu dengan percepatan-percepatan yang kita bisa dorong, yang selama ini mungkin menyita waktu yang cukup panjang," kata Erick.
"Tetapi dengan peran kami yang baru, tadi kami mengaprove yang namanya dividen, juga mengaprove yang namanya merger, penutupan usaha dan lain-lainnya," lanjutnya.
Dia menyebutkan bahwa kini Kementerian BUMN dan Kementerian PANRB memiliki kewenangan dalam mengawasi korporasi. Perbedaan Kementerian BUMN bisa dilihat dari adanya pengawasan tersebut.
"Dan bukan tidak mungkin juga memeriksa pembagian supaya tidak overlaping dengan peran daripada banyak institusi penegak hukum," sebut Erick.
Namun, Kementerian BUMN tetap menggandeng KPK. Meski dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian BUMN tidak bisa hilang.
"Kami sejak awal Kementerian BUMN juga program bersih-bersih itu kita dorong, dan sehingga apa, kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi," ucap Erick.
"Kita menekan, kita tidak menghilangkan, karena tidak mungkin, kenapa tidak mungkin, bukan karena tidak mampu, tetapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun," sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa lembaganya akan tetap bertugas sesuai dengan tupoksi yakni memberantasa korupsi. Lembaga antirasuah akan mendukung penuh agar tidak terjadi tindak pidana rasuah.
"Kami support kementerian sekarang ini, lembaga yg ada terbentuk, agar benar-benar kekayaan negara ini dapat dikelola dengan baik, tanpa ada suatu celah apapun dalam hidang korupsi," ujar Tanak di KPK.
Halaman Selanjutnya
"Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi direksi," kata Prabowo kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.
