5 days ago
8
Jakarta, VIVA – Kebijakan tarif tambahan sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dinilai sebagai ancaman serius yang tak boleh diabaikan.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan bahwa alasan yang digunakan AS sangat menyesatkan.
“Metode ini cacat, tapi dijadikan alasan untuk menekan kita secara sepihak. Ini bentuk proteksionisme terang-terangan yang merugikan Indonesia,” ujar Andry dalam keterangan resminya, Jumat (4/4/2025).
Tarif tambahan ini langsung menghantam sektor ekspor utama Indonesia ke AS, termasuk tekstil, pakaian, dan alas kaki yang menyumbang 27,5 persen dari total ekspor.
Presiden AS Donald Trump berlakukan tarif masuk barang impor ke AS
Photo :
- AP Photo/Mark Schiefelbein
Selain itu, komoditas strategis seperti kelapa sawit dan karet juga terdampak. Andry mengingatkan bahwa kebijakan ini tak hanya merugikan perdagangan, tetapi juga berdampak pada tenaga kerja.
“Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup. Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Indonesia Tanpa Duta Besar di AS Sejak 2023
Selain tekanan tarif, Andry juga menyoroti kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang sudah terjadi sejak Juli 2023. Ia menilai, absennya perwakilan diplomatik Indonesia di Washington memperlemah posisi tawar negara dalam menghadapi kebijakan dagang AS.
“Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.
Ia menekankan bahwa posisi Duta Besar di AS seharusnya diisi oleh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan memiliki pengalaman dalam lobi dagang.
“Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik. ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” tegasnya.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF itu mendesak Presiden Prabowo untuk segera menunjuk Duta Besar yang memiliki rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi.
“Setiap hari tanpa perwakilan di AS adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” tutupnya.
Halaman Selanjutnya
Selain tekanan tarif, Andry juga menyoroti kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang sudah terjadi sejak Juli 2023. Ia menilai, absennya perwakilan diplomatik Indonesia di Washington memperlemah posisi tawar negara dalam menghadapi kebijakan dagang AS.
